Perkawinan Pada Gelahang di Bali



Resensi Buku
Judul : Perkawinan Pada Gelahang di Bali.
Cetakan : I (Pertama) Tahun 2009
Penerbit : Udayana University Press
Pengarang: I Wayan Windia, dkk
Tebal halaman : x + 129 hlm ; 14 x 21 cm

I Gusti Ngurah Jayanti
BPNB, Denpasar

Sebagai suatu proses dalam kehidupan, tentu saja akan melewati berbagai kewajiban-kewajiban yang terkadang mutlak untuk dilakukan demi eksistensi hidupnya. Salah satu proses yang paling sering dilakukan dalam menginjak berbagai fase kehidupan adalah dengan mengadakan ritual-ritual baik adat maupun agama. Dalam kehidupan masyarakat Bali tidak dapat lepas dari dua unsur struktur tersebut. Adat merupakan wadah bagi komunitas untuk menjalankan berbagai kepentingan-kepentingan dalam kehidupan masyarakat. Karena adanya kepentingan-kepentingan tersebut, maka dalam struktur social secara khusus membuat berbagai pranata social yang nantinya dapat berfungsi sebagai wadah, mengkomunikasikan berbagai urusan baik secara internal maupun ekstrenal. Nampak bahwa perubahan yang terjadi di tengah masyarakat terjadi begitu dinamis dan mengalami dinamikanya tersendiri. Hal ini dapat dilihat seperti keberadaan desa adat dan norma-norma atau peraturannya dibeberapa wilayah telah mengalami perubahan sesuai dengan keadaan jamannya. Salah satu pranata sosial yang umum dalam masyarakat adalah lembaga yang mengesahkan seseorang menginjak ketingkat fase-fase kehidupan, dalam hal ini adalah inisiasi yang dilakukan untuk meligitimasi seseorang dalam menata kehidupannya.

Setiap komunitas kebudayaan di Dunia, tentu saja memiliki cara atau kebiasaan yang secara kontinyu dilakukan. Seperti dalam fenomena perkawinan,  menjadi penting dan menganggap melakukan inisiasi dalam siklus hidup adalah suatu keharusan, namun dalam kebudayaan yang lain, sebagian masyarakat melihat siklus hidup yakni menginjak kejenjang perkawinan tidak terlalu penting. Bagi masyarakat Bali, siklus hidup merupakan hal yang penting diperhatikan mulai dari ritual lahiran, masa bayi, masa penyapihan, masa kanak-kanak, masa remaja, masa pubertet atau fase akilbaliq dan, masa sesudah menikah, masa hamil, masa tua, selanjutnya juga dalam ritual kematian, dsb. Salah satu fase yang paling umum dalam siklus hidup adalah perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu  yang sangat penting di mana di dalamnya mengandung berbagai tujuan, baik laten maupun manifes, karena setiap fase dalam kehidupan dianggap suatu krisis dan perlu dilakukan berbagai ritual penyucian, seperti halnya dalam rangkaian upacara –upacara perkawinan pada masyarakat di Bali khususnya. Pada saat peralihan, waktu para individu beralih  dari satu tingkat hidup  ke tingkat lain, biasanya diadakan pesta atau upacara yang merayakan saat peralihan itu. Pesta dan upacara pada saat peralihan sepanjang life-cycle itu memang universal, ada dalam hampir semua kebudayaan di seluruh dunia (Koentjaraningrat, 1981).
Upacara perkawinan merupakan suatu peralihan yang terpenting pada life-cycle dari semua manusia di seluruh dunia adalah saat peralihan dari tingkat hidup remaja ke tingkat hidup berkeluarga, ialah perkawinan. Ditinjau dari sudut antopologis, perkawinan merupakan  peraturan kelakuan manusia yang bersangkut paut dengan kehidupan sexnya, ialah kelakuan-kelakuan sex, terutama persetubuhan. Perkawinan menyebabkan seorang laki-laki  dalam pengertian masyarakat tidak dapat bersetubuh dengan sembarangan dengan wanita lain tetapi hanya dengan satu atau beberapa wanita tertentu dalam masyarakat (Koentjaraningrat, 1981). Karena itu membahas tentang perkawinan tidak dapat lepas dari kebudayaan dan manusianya (antropos). Perkawinan merupakan bagian dari unsur budaya. Setiap individu yang memiliki apiliasi terhadap lembaga yang lebih luas seperti masyarakat adat maka di lingkungannya akan terbentuk pola-pola yang digunakan untuk peranata sosial. Dalam melihat perkawinan dalam konteks kebudayaan selalu akan melihat berbagai bentuk atau tingkatan dalam proses perkawinan tersebut.  Masyarakat yang masih kental dengan tradisi dan adat-istiadat memiliki kepercayaan bahwa perlu adanya semacam ritual- ritual adat. Ada beberapa fase yang dilakukan sesuai dengan kemampuan seseorang dalam menjalani kehidupan. Salah satu dari fase penting pada sebagian masyarakat sangat menganggap peralihan fase menuju pada status baru seperti melangsungkan  upacara  perkawinan pada suatu kebudayaan.  Pada setiap bangsa atau budaya di masing-masing daerah memiliki khasan dan keunikannya sendiri. Pada bagian lain dari kehidupan  daur hidup seperti perkawinan pada gelahang.
Perkawinan dianggap penting karena  dapat mengubah  status hukum seseorang. Mereka yang belum menikah tentu belum disebut “dewasa”, namun dengan dilangsungkannya  perkawinan, dapat menjadi “dewasa” atau yang semula dianggap anak muda (deha) dengan perkawinan akan menjadi suami istri (alaki-rabi), dengan berbagai konsekuensi yuridis dan sosiologis menyertainya Windia, dkk. 2008).
Fenomena upacara perkawinan dalam masyarakat Bali telah berlangsung secara turun-temurun. Setiap komunitas adat atau desa adat memiliki tata cara dalam penyelenggaran perkawinan. Bagi mereka yang telah dewasa pengetahuan tentang peraturan, norma-norma adat menjadi penting untuk diketahui. Karena di dalam pranata tersebut, kandung nilai-nilai moral maupun ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan oleh seseorang dalam melangsungkan sebuah perkawinan secara adat. Melakukan perkawinan adalah suatu cara untuk pembentukan sebuah keluarga. Hubungan perkawinan akan menentukan secara sah bagaimana seseorang melakukan hubungan secara seksual. Dengan ini, seseorang memastikan  haknya untuk melakukan hubungan  seksual dengan orang lain. Perkawinan juga sebagai wadah untuk membentuk hubungan kekerabatan secara lahiriah. Jadi, perkawinan  adalah sesuatu transaksi dan kontrak yang sah dan resmi antara seseorang wanita dan seorang pria yang mengukuhkan hak mereka yang tetap untuk berhubungan seks satu sama lain, dan yang menegaskan bahwa si wanita yang bersangkutan sudah memenuhi syarat untuk melahirkan anak (Haviland, 1988: 77).
Perkawinan merupakan syarat dalam pembentukan keluarga dan kekerabatan. Pentingnya perkawinan dalam masyarakat tentu saja juga menjadi perhatian Negara. Peraturan tentang perkawinan pun telah diatur melalui (UU Nomer 1 Tahun 1974). Di samping itu juga diligitimasi dalam hukum adat (hukum adat Bali). Persyaratan yang secara formal harus dipenuhi  oleh calon pengantin, baik dalam hubungan dengan bentuk perkawinan maupun tata cara melangsungkannya. Ini mutlak harus terpenuhi agar perkawinan dianggap sah. Bila apabila peryaratan yang ditentukan tidak  dipenuhi,  akan muncul masalah seperti : perkawinan yang tidak diakui oleh masyarakatnya, perkawinan dapat dibatalkan atau batal demi hukum.
Gde Pudja (1975:15), mengemukakan bahwa perkawinan menurut umat Hindu adalah ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dalam rangka mengatur hubungan seks yang  layak guna mendapatkan keturunan anak laki-laki dalam rangka menyelamatkan awah orang tuannya.
Dalam budaya Bali atau adat istiadat Bali, perkawinan merupakan suatu proses peralihan dari fase singgel menuju fase berumah tangga. Pada setiap proses fase kehidupan di Bali selalu diadakan sebuah ritual mulai dari fase kelahiran, upacara satu bulan 7 hari, upacara tiga oton, dll. Dilanjutkan pada fase akil baliq di mana pada fase ini seseorang telah menginjak remaja. Hal ini ditandai bagi perempuan telah mengalami menstruasi. Sedangkan laki-laki ditandai dengan suara yang bero atau besar. Mengetahui pertanda tersebut, maka diadakan semacam ritual pada fase ini. Dalam proses kehidupan selanjutnya menuju pada tahap fase perkawinan. Seseorang yang telah dianggap dewasa sudah sepantasnya mencari pasangan wanita untuk diperistri. Namun sebelum pada proses upacara perkawinannya, seseorang harus mengetahui tata cara atau adat istiadat yang terdapat di masyarakat penganut kebudayaan tersebut.
Dalam hubungan dengan tata cara melangsungkan perkawinan, dalam hukum adat Bali mengenal dua cara, yaitu: (1) Perkawinan yang dilangsungkan  dengan cara memadik (meminang) dan (2) perkawinan yang dilangsungkan  dengan cara ngerord (lari bersama). Sedangkan dilihat dari bentuk perkawinan yang umum dilaksanakan, yaitu: (1) perkawinan biasa dan (2) perkawinan nyentana. 
Dilihat dari bentuknya, perkawinan di Bali dapat di bagi menjadi dua, yaitu: (1) perkawinan bisa dan (2) perkawinan nyentana. Perkawinan biasa adalah perkawinan yang dilangsungkan antara  seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan pihak perempuan meninggalkan rumahnya, untuk melangsungkan upacara perkawinan di tempat kediaman suaminya, secara skala (nyata) maupun secara niskala (alam gaib). Sedangkan perkawinan nyentana status perempuan menjadi purusa, perkawinan nyentana adalah perkawinan yang dilangsungkan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dalam mana pihak laki-laki meninggalkan rumahnya, untuk melangsungkan upacara perkawinan di tempat kediamaan istrinya, dan kemudian bertanggung jawab penuh meneruskan kewajiban orang tua serta leluhur istrinya, secara skala (alam nyata ) maupun niskala (alam gaib).
Dalam bentuk perkawinan biasa (lumrah) dilakukan, seorang gadis meninggalkan rumahnya dan diajak ke rumah keluarga pengantin laki-laki. Hal ini sesuai dengan system kekerabatan masyarakat Bali yaitu Patrilinial (kebapaan).  Sesuai namanya  perkawinan biasa, perkawinan ini dilaksanakan  dalam suasana biasa di mana seorang laki-laki berasal dari satu keluarga  yang  terdiri dari beberapa orang anak laki dan perempuan, melangsungkan perkawinan dengan seorang gadis yang berasal dari anak laki-laki dan perempuan. Kalau terjadi hal sebaliknya  satu keluarga terdiri dari beberapa anak perempuan, maka salah seorang anak perempuannya akan dikukuhkan statusnya menjadi  “laki-laki”. Anak perempuan yang berstatus laki-laki ini dikenal dengan sebutan Sentana Rajeg.  Kalau seorang sentana  rajeg melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang berasal dari keluarga yang terdiri dari beberapa orang anak laki-laki, dia tidak meninggalkan rumahnya dan ikut suaminya, melainkan suamilah yang ikut istrinya dan  berstatus  seperti perempuan (Predana) di rumah istrinya. Perkawinan semacam ini dalam berbagai kasus lebih banyak ditemukan di kabupaten Tabanan. Namun dalam perkembangannya juga meluas kebeberapa wilayah di Bali.
Bentuk-bentuk perkawinan yang ada di Bali selain tersebut di atas, juga dikenal dalam bentuk perkawinan Matunggu. Perkawinan ini merupakan salah satu bentuk perkawinan yang sudah tidak dikenal dan dijalankan lagi. Perkawinan ini dipilih bila seorang suami belum bisa membayar  uang petukon (harga pembelian) istrinya,  karena itu terpaksa harus menunggu di rumah si mertua. Di sini biasanya seorang laki-laki akan membantu mertuanya dalam berbagai pekerjaan dan tentu saja setelah dirasakan cukup untuk dibayarkan baru boleh meninggalkan rumah orang tua istrinya. Lain halnya dengan perkawinan matunggu, juga dikenal bentuk perkawinan Paselang (perkawinan ditoroni) adalah bentuk perkawinan yang lasim dilakukan oleh kalangan puri, yang tujuannya  mencegah terjadinya kecamputan di puri tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya juga muncul bentuk perkawinan pada gelahang.
Melihat bentuk perkawinan yang ada di Bali seperti tersebut di atas, bahwa perkawinan juga dipandang sebagai sesuatu pristise. Banyak kasus-kasus yang terjadi ketika dua bentuk perkawinan antara kawin biasa atau dengan perkawinan nyentana tidak dapat dilakukan maka ada solusi yang dapat ditempuh yaitu melalui kesepakatan-kesepakatan dan negosiasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk melangsungkan proses perkawinan. Kesepakatan- kesepakatan tersebut yakni membicarakan tentang tata cara perkawinan dan bagaimana bentuknya. Dalam fenomena perkawinan akhir-akhir ini banyak yang menempuh perkawinan pada gelahang. Ini merupakan alternative bagi keluarga untuk saling eksis terkait garis keturunannya.
Perkawinan pada setiap masyarakat khususnya di Bali, sangat bervariasi baik dalam tata cara maupun kesepakatan yang ditentukan oleh keduabelah pihak. Mereka akan menegosiasikan maupun mencari jalan tengah untuk bagaimana perkawinan tersebut itu dapat dilangsungkan. Bila kesepakan dari keduabelah pihak telah disetujui maka mulai menjalankan proses perkawinan dengan berbagai tahapan selanjutnya. Dalam hubungan dengan tata cara melangsungkan  perkawinan, hukum adat Bali,
Faktor- factor penyebab dilangsungkan perkawinan pada gelahang yakni disebabkan karena pasangan calon pengantin terlahir sebagai anak tunggal di rumahnya masing-masing, sehingga tidak mungkin memilih perkawinan dalam bentuk bisa atau bentuk perkawinan nyentana. Namun ada pula alasan lain penyebab perkawinan pada gelahang yakni dipilihnya bentuk perkawinan pada gelahang, tidak semata mata karena sebab lain, seperti akan tergambarkan dalam beberapa kasus berikut.
Dalam buku ini penulis memberikan penjelasan berdasarkan data lapangan yang didapatkan.  Di antara beberapa pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada gelahang, hanya satu pasang suami istri yang melangsungkan perkawinan karena terlahir sebagai anak tunggal dirumahnya masing-masing, yaitu pasangan A.A Manik Kencana Putri dengan A.A Ketut Kuminasa, keduanya beralamat di desa adat Peguyangan, Denpasar, yang melangsungkan perkawinan pada gelahang pada hari kamis, 17 Mei 2001.
Beberapa pasangan karena saudara kandung diyakini tidak mungkin mengurus dan meneruskan  warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya, adalah pasangan I Wayan Peges, dari Banjar Tengah, Selumbung manggis, Karangasem dengan Ni Wayan Karya, Srya, alamat di Banjar Delodan, Selumbung, Karangasem, yang diperkirakan telah dilangsungkan sebelum tahun 1945. Motif yang sangat mempengaruhi dipilihnya perkawinan pada gelahang karena di Desa Selumbung khususnya dan di Karangasem pada umumnya, tidak dikenal adanya bentuk perkawinan nyentana. Hal serupa juga dialami oleh seorang laki-laki dari Penatih, Denpasar yang melangsungkan  perkawinan dengan seorang wanita dari Batu Bulan, Gianyar, sekitar tahun 1967, begitu pula yang dilakukan oleh I Nyoman Nada berasal dari menguwi melangsungkan perkawinan pada gelahan dari seorang perempuan bernama Ni Nyoman Pasti, dari Ubud, Gianyar sekitar tahun 1965.
Pasangan lainnya yang melangsungkan perkawinan pada gelahang adalah pasangan Ni  Made Lely Nawaksari, berasal dari kertha Buana, Denpasar yang melangsungkan perkawinan pada gelahang dengan  I Ketut Sukarta dari karangasem sekitar tahun 1990. Alasan dari kedua pasangan ini adalah karena Ni Lely  Nawaksari memiliki tiga bersaudara perempuan. Saudaranya yang pertama dan kedua telah kawin keluar, tinggal Ni Lely Nawaksari untuk menjalankan kewajiban keluarga. Sementara I Ketut Sukarta walaupun memiliki saudara laki-laki namun di Karangasem tidak dikenal kawin nyentana. Dengan kondisi tersebut maka dipilihlah perkawinan pada gelahang.
Berdasarkan beberapa contoh  pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada gelahang seperti dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa factor utama yang melatarbelakangi pasangan  pengantin dan keluarga sepakat melangsungkan perkawinan pada gelahang adalah (1) adanya kekhawatiran  warisan yang ditinggalkan oleh orang tua dan leluhurnya, baik  yang berwujud tanggung jawab atau kewajiban maupun hal, tidak ada yang mengurus dan meneruskannya; (2) Adanya kesepakatan  di antara calon pengantin beserta keluarganya melangsungkan perkawinan pada gelahang.
Dalam hal melangsungkan perkawinan pada gelahang, kesibukan tampak di kedua belah pihak  baik dari pihak keluarga laki-laki maupun Perempuan. Hal ini disebabkan karena semua pasangan pengatin yang memilih bentuk perkawinan pada gelahang sepakat melangsungkan upacara perkawinannya melaksanakan ritual Byakaonan di dua tempat, ditempat kediamaan suami dan di tempat kediamaan istri, di hari yang sama. Soal  di tempat  mana dilaksanakan lebih dulu, lagi-lagi lagi-lagi tergantung kesepakatan  kedua belah pihak beserta keluarganya.
Semua pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan  pada gelahang , tidak  melanjutkannya dengan melaksanakan upacara mapejati  di tempat pemujaan keluarga. Selain itu, semua pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada gelahang juga merumuskan kesepakatan keluarga mengenai masa depan kehidupan pasangan suami istri, pada waktu melaksanakan pembicaraan meminang. Adapun kesepakatan-kesepakatan dalam melangsungkan perkawinan pada gelahang telah dimulai dari proses berpacaran (magelanan). Bila dalam proses ini telah sepakat untuk bersatu membentuk keluarga maka kedua pasangan ini akan melakukan pembicaraan yang lebih formal, di sini telah melibatkan orang tua dari kedua belah pihak. Kesepakatan yang didapat pada waktu pembicaraan informal  ini diteruskan dalam pertemuan formal, yaitu pada waktu melangsungkan pemadikan (peminangan). Disaksikan keluarga yang lebih  luas dan perangkat pimpinan (prajuru) banjar atau desa pakraman. Lebih lanjut mengenai kesepakatan keluarga terkait bentuk perkawinan pada gelahang yang dipilih, tata cara melangsungkannya  tanggung jawab para pihak dikemudian hari terhadap keluarga dan orang tua masing-masing, serta keberadaan anak-anak (keturunan)  yang dilahirkan, pada umumnya disampaikan secara lisan dengan disaksikan oleh prajuru adat dan keluarga besar – masing. Namun ada juga dari beberapa pasangan perkawinan pada gelahang yang membuat kesepakatan-kesepakatan secara formal yakni dengan membuat perjanjian atau pernyataan tertulis.
Pengantin laki-laki mempunyai tanggung jawab penuh terhadap keluarga laki-laki. Sementara itu pengantin perempuan  mempunyai tanggung jawab penuh terhadap keluarga perempuan. Begitu pula dengan hak yang mereka dapatkan. Kedua belah pihak (suami dan istri) mempunyai hak penuh dirumahnya  masing-masing.  Mengenai garis keturunan  (anak ) pertama mengikuti garis keturunan ibu, dan anak kedua dan seterusnya mengikuti garis keturunan ayah/bapak.
Setelah melangsungkan perkawinan secara adat atas kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua pasangan membawa konsekuensi terhadap kesepakatan yang lebih formal yakni dalam administasi perkawinan. Administrasi perkawinan yang dilangsungkan secara biasa, dalam administrasi dibuat sesuai dengan tata cara pembuatan dan fomat akte perkawinan yang berlaku secara nasional. Begitu juga pada akte perkawinan yang dilangsungkan dengan perkawinan nyentana , dibuat sesuai dengan tata cara pembuatan akte perkawinan yang berlaku secara nasional, dengan menambahkan catatan yang menerangkan bahwa “pihak istri” yang berkedudukan sebagai purusa. Sedangkan akte perkawinan untuk bentuk perkawinan pada gelahang sampai sekarang belum ada kesamaan persepsi sehingga belum seragam. Menurut tem penulis buku ini berpendapat, walaupun format akte perkawinannya belum jelas atau belum seragam, tidak berarti bahwa perkawinan pada gelahang yang telah dilangsungkan atas dasar kesepakatan  pasangan pengatin dan keluarganya serta dilaksanakan sesuai tata cara  melangsungkan perkawinan menurut hukum adat Bali dan agama Hindu, dapat dianggap tidak pernah ada atau tidak sah. Dengan permasalahan ini tentu saja membawa pengaruh buruk terhadap bangunan rumah tangga bagi pasangan dikedua belah pihak. Pengaruh buruk ini disebabkan karena belum terselesaikannya akte perkawinan dari bentuk akte perkawinan pada gelahang. Namun dalam amar putusan Pengadilan Negeri Denpasar, 237/PDT.G/208/ PN. Dps, tanggal 4 November 2008, yang menyatakan “…bahwa Majeis Hakim Pengadilan Negeri  Denpasar  tidak memunkiri keeradaan perkawinan negen bareng atau pada gelahang itu dibeberapa daerah di Bali tidak ada persoalan /tidak bertentangan dengan hukum hindu yang  ada di Bali, Sepanjang perkawinan negen bareng  itu  dilakukan dengan kesepakatan antra keluarga pihal laki-laki dan perempuan….”
Selain administrasi yang masih dalam proses penyelesaian, juga keberadaanya di desa Pakraman juga berpengaruh terhadap kedua belah pasangan pada gelahang. Dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak yang disaksikan oleh prajuru adat maka secara otomatis pasangan suami-istri ini tercatat  sebagai anggota (krama desa) di dua desa pakraman yang berbeda. Kedua suami-istri tersebut mempunyai hak dan kewajiban dalam desa adatnya masing-masing.
Dalam buku ini juga menyoroti bagaimana perkembangan perkawinan pada gelahang di masa depan, merupakan suatu pertanyaan yang masih membawa perdebatan akademis. Satu hal yang penting dilihat oleh penulis buku ini adalah adanya kecenderungan  akan meningkatnya perkawinan pada gelahan  di tahun-tahun kedepannya. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni : pertama, kemajuan di bidang pendidikan yang mendorong semakin tumbuhnya kesadaran akan hak asasi manusia (HAM)  dan penghargaan  terhadap harkat dan martabat manusia, serta semakin tumbuhnya kesadaran akan  kesetaraan gender. Kedua, tumbuhnya kesadaran akan pentingnya peningkatan kualitas keluarga dibandingkan kuantitasnya, sehingga semakin banyak keluarga m  yang ikut program Keluarga Berencana, dalam arti membatasi jumlah kelahiran anak, demi menjaga  kualitas dan kesejahteraan keluarga.
Dengan demikian, buku ini akan sangat bermanfaat bagi para praktisi yang mempunyai perhatian maupun minat terhadap fenomena yang berlangsung seperti perkawinan pada gelahang. Begitu juga dikalangan akademisi akan bermanfaat terhadap kajian social budaya, menyangkut persoalan perkawinan. Selain itu buku ini akan sangat guna dalam memberikan pengetahuan dan wawasan terlebih, pada fenomena yang berkembang saat ini. Membawa dampak terhadap pengkajian persoalan nyata yang ada dimasyarakat.
Daftar Pustaka
Haviland, William A. 1988. Antropologi edisi keempat Jilid 2. Jakarta : Erlangga.
Koentjaraningrat. 1972. Beberapa Pokok Antropologi Sosial. Jakarta: PT. Dian Rakyat.
Pudja, Gde. 1975. Pengantar tentang Perkawinan menurut Hukum hindu, Jakarta: Maya Sari.
Windia, Wayan P. 2009.Perkawinan Pada Gelahang di Bali. Denpasar: Udayana Press.

0 komentar:

Poskan Komentar

Situs-Situs Populer

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites