Cari Blog Ini

Translate

Minggu, 14 Desember 2014

INCES DALAM KEHIDUPAN SOSIAL RELIGIUS MASYARAKAT BALI



INCES DALAM KEHIDUPAN SOSIAL RELIGIUS MASYARAKAT BALI
I Nyoman Duana Sutika
I Gusti Ngurah Jayanti
Fakultas Sastra Universitas Udayana
Jln. Nias 13 Denpasar
Hp. 082144444058

ABSTRAK
Inces sosial religius dipahami sebagai larangan tata kehidupan sosial masyarakat Bali terhadap prilaku kehidupannya yang diatur dalam dresta dan sima (kebiasaan) masyarakatnya. Tata nilai tersebut sampai saat ini masih tetap dipertahankan, diyakini dan ditaati oleh anggota masyarakat Bali. Ketaatan ini didasari oleh adanya keyakinan dan persepsi masyarakat atas konsekuensi sosial religius yang ditimbulkan bagi pelanggarnya. Dengan demikian masyarakat Bali  senantiasa menjadikan tri hita karana sebagai payung kearifan lokal di dalam segala aspek kehidupan sosial religiusnya, yakni menjaga hubungan yang selaras dan harmonis dengan pencipta (Tuhan), sesama, dan alam lingkungannya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera dan damai bagi kelangsungan hidup masyarakatnya.
Kata kunci: Inces, kearifan lokal, tata nilai, dan sosial religius


 .        A. PENDAHULUAN
Hampir setiap anggota masyarakat di seluruh belahan bumi ini mempunyai tatanan hidup yang mengatur dirinya untuk mencapai kesejahteraan dan kedamaian hidupnya. Begitu pula halnya dengan masyarakat Bali telah mewarisi tradisi kehidupan sosial religius yang sampai saat ini masih tetap dipertahankan, dipelihara, ditaati, dan dilaksanakan untuk dijadikan pedoman dalam hidupnya berupa tatanan yang mengatur dirinya menuju masyarakat yang selaras, damai dan sejahtera. Orientasi kehidupan masyarakat Bali secara makro mempunyai esensi bertujuan untuk menjaga hubungan selaras antara dirinya dengan Tuhan, sesama, dan alam di sekitarnya. Konsep dasar yang disebut tri hita karana ini senantiasa melandasi tatanan hidup masyarakat Bali, menjadi payung dalam berbagai aspek kehidupannya untuk mencapai tujuan hidupnya dalam memperoleh kebahagiaan yang dalam ajaran agama Hindu disebut moksartam jagaditya yacha iti dharma.
Pemahaman tentang tri hita karana ini didasarkan atas kontemplasi atau perenungan masyarakat Bali di dalam menjaga keharmonisan untuk mewujudkan keselarasan, kesejahteraan dan kedamaian masyarakatnya. Konsepsi ini merupakan kearifan lokal pengetahuan asli masyarakat Bali yang bermanfaat untuk mengatur kehidupannya, baik untuk mengatur hubungan antarmanusia dalam suatu masyarakat, hubungan manusia dengan alam maupun hubungan manusia dengan Tuhan. Tidak hanya berlaku pada masyarakat Bali Dataran, hal ini juga diterapkan pada desa-desa Bali Aga pun menyimpan kearifan dan kepercayaan lokal yang dilandasi semangat untuk menjaga keharmonisan antar sesama, lingkungan dan dengan pencitanya (lihat Sujaya, 2007: v). Pengetahuan pragmatis ini diturunkan dari generasi ke nenerasi dan terus menerus dipedomani dalam menata kebiasaan hidup untuk memperkuat kepribadian yang diimplementasikan demi kesejahteraan dan peradaban  manusia.
Kearifan lokal sebagaimana dinyatakan Sibarani (2012: 113) adalah nilai budaya lokal yang dapat dimanfaatkan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat secara arif  atau bijaksana. Tatanan kehidupan yang bersumber dari pengetahuan masyarakat tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kedamaian masyarakat sebagai kebenaran yang diidam-idamkan masyarakatnya. Kebenaran semacam ini diyakini sebagai kebenaran pragmatis karena secara praktis pengetahuan asli (lokal) tersebut merupakan kebenaran yang sesungguhnya dan bermanfaat bagi kehidupan manusia untuk menata kehidupannya.
Masyarakat Bali mewariskan nilai-nilai sosial religius melalui budaya dresta dan sima (kebiasaan) yang di dalamnya mengandung kandungan tradisi yang secara turun-temurun diwarisi dan dimanfaatkan untuk menata kehidupan masyarakat dalam mengatur tatanan kehidupan komunitas. Kearifan lokal dalam pemahaman Sibarani (2012: 114) dibagi menjadi tiga pendekatan, yakni perspektif struktural, kultural dan fungsional. Tulisan ini mengacu pada perspektif kultural dan fungsional bahwa tatanan sosial religius masyarakat Bali sebagai nilai yang diciptakan, dikembangkan dan dipertahankan oleh masyarakat sendiri dan karena kemampuannya mampu bertahan dan menjadi pedoman dalam menyejahterakan masyarakatnya sampai saat ini. Dimensi kultural dan fungsional tersebut di antaranya adalah tatanan budaya lokal religius masyarakat Bali dalam menjalin hubungan sosial dalam perkawinan, menjalin keselarasan dengan alam semesta, dan menentukan padewasan (hari baik) di dalam menata kelangsungan hidupnya.
Konsep-konsep dan nilai-nilai sosial religius juga senantiasa mengalami perkembangan/pergeseran atau lebih tepat disebut perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Sebuah nilai lahir, tumbuh dan berkembang akan diikuti pula oleh lenyapnya nilai tersebut seiring lahirnya nilai-nilai baru yang dianggap sesuai oleh masyarakat pendukungnya. Bahkan nilai budaya positif yang sebelumnya dianggap sakral-religius, justru pada dekade yang lain atau masa sekarang bisa berubah dan dianggap sebagai hal biasa/bersifat profan. Begitupun pada pergantian masa, akan muncul nilai-nilai kearifan lokal baru yang menjadi pedoman kehidupan bagi masyarakatnya.
Hubungan seimbang dan harmonis dalam kultur sosial religius masyarakat Bali ditandai oleh ketaatan masyarakatnya secara konsisten dan berkesinambungan melaksanakan nilai-nilai kehidupan yang dijadikan pedoman dalam kehidupannya; yakni menjauhi larangan, pantangan atau hal-hal yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai atau norma-norma sosial religius yang ditetapkan oleh masyarakatnya. Pelarangan dalam konteks sosial religius ini penulis sebut sebagai inces, berupa pemahaman atas tatanan sosial religius yang dihindari oleh setiap anggota masyarakat. Larangan ini didasari oleh adanya konskuensi sosial religius yang diakibatkan oleh setiap anggota masyarakat Bali yang melanggarnya atas efek yang ditimbulkan.

B.  PEMBAHASAN
1.    Hubungan sosial religius dalam perkawinan
Perkawinan merupakan  momentum yang amat penting dan disakralkan oleh masyarakat Hindu Bali. Proses dari sebuah fase kehidupan yang disebut grehasta ini adalah satu tahapan kehidupan seseorang untuk berumah tangga, menjalin hubungan sebagai suami istri. Dalam perkawinan, setiap pasangan merindukan adanya kehidupan yang langgeng, harmonis, damai dan sejahtera, sebagaimana disebutkan dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menyiratkan bahwa sebuah perkawinan tidak hanya merupakan pertemuan dua sejoli secara lahiriah, tetapi juga diikat oleh adanya momentum sakral di dalamnya.
Secara intens masyarakat Bali mengakui dan meyakini bahwa proses perkawinan tersebut mengandung unsur-unsur sakral dan secara bijak berusaha untuk menjaganya. Selain itu masyarakat Bali umumnya menginginkan perkawinan itu hanya terjadi sekali dalam hidupnya. Hal ini tidak hanya berlaku pada masyarakat Bali umumnya (Bali Dataran) tetapi berlaku pula bagi masyarakat Bali Aga atau Bali Mula (lihat Sujaya, 2007). Untuk dapat mencapai harapan tersebut maka masyarakat Bali percaya akan adanya ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi, ditaati dan dilaksanakan berdasarkan keyakinannya. Sebaliknya ada hal-hal yang harus (sepatutnya) dihindari dalam hidupnya, karena apabila hal tersebut dilanggar akan berimplikasi pada ketidakharmonisan (disharmoni) bagi pasangan dan keluarganya serta mempunyai efek langsung dan tidak langsung terhadap keturunannya. Sebuah perkawinan dalam kehidupan masyarakat Bali juga tidak hanya dimaknai sebagai pertemuan dua insan manusia atas dasar suka sama suka (cinta) semata, tetapi ada hal-hal mendasar harusnya dipatuhi oleh pasangan tersebut. Untuk sampai pada tujuan perkawinan yang diharapkan, umumnya masyarakat Bali menghindari bentuk patemuan (perjodohan/perkawinan) yang bertentangan dengan nilai-nilai sosial religius masyarakatnya. Perkawinan yang dilarang atau dihindari oleh masyarakat Bali terutama perkawinan sedarah (inces tabo), karena hal ini juga secara medis/ilmiah mempunyai efek/peluang besar untuk menghasilkan keturunan yang tidak normal atau cacat  fisik yang disebabkan oleh adanya kesamaan genetik antara orang tua (ibu dan bapak). Perkawinan sedarah ini tidak berdampak langsung untuk pasangan, namun berdampak besar pada keturunannya, seperti berumur pendek, mengidap suatu penyakit yang diakibatkan oleh adanya kesamaan genetik orang tua tersebut.
Selain hubungan perkawinan sedarah (inces), masyarakat Bali juga percaya akan larangan perkawinan (inces) yang secara sosial religius dilarang oleh masyarakat Bali, seperti: makedeng ngad, ngulihang bengbengan, ngrangda tiga dan kawin megat jalan yang dianggap akan mendatangkan hal-hal buruk sebagaimana akan diuraikan berikut ini.
1) Makedeng Ngad (makedengan ngad) adalah bentuk perkawinan bertukar antara saudara perempuan suami dengan saudara laki-laki istri (lihat Bagus dalam Koentjaraningrat, 1985: 287). Secara harfiah 'kedeng' artinya tarik sehingga makedeng artinya ditarik dan kata ngad berarti sejenis pisau yang dibuat dari bambu. Ungkapan ini menyiratkan bahwa apabila terjadi perkawinan bertukar, yang notabena bahwa mempelai perempuan bersaudara kandung dengan ipar laki-laki, yang berarti pula saudara kandung dari mempelai laki-laki dalam waktu berbeda atau bersamaan diambil istri oleh  saudara kandung mempelai perempuan. Perkawinan semacam ini menurut keyakinan (dresta/sima) masyarakat Bali  akan sangat berbahaya ibarat sebuah pisau bambu ditarik secara berlawanan niscaya akan terjadi gesekan yang akan melukai atau memotong lawannya secara fatal. Secara kasat mata perkawinan semacam ini nampak tidak ada anehnya. Akan tetapi masyarakat Bali percaya perkawinan makedeng ngad ini akan mendatangkan bencana fatal, terutama bagi anak keturunannya, yang mungkin terjadi di kemudian hari adalah salah satu (suami atau istri) dari kedua mempelai akan meninggal sebelum waktunya atau akibat perkawinan tersebut harta warisan keluarga tersebut akan  menyusut dan hal-hal lain yang berimplikasi pada ketidakutuhan atau kemerosotan keluarga/rumah tangga tersebut. Meskipun urusan perkawinan sering hanya dikaitkan dengan  urusan cinta dua sejoli, tetapi masyarakat Bali sampai sekarang tetap menganggap perkawinan makedeng ngad (lebih kepada keyakinan/secara niskala) punya efek langsung atau tidak langsung sehingga menjadi momok yang sudah barang tentu harus dihindari.
2)    Ngulihang (ngulihin) bengbengan adalah bentuk perkawinan dari seorang perempuan yang diambil istri oleh laki-laki dari pihak keluarga inti asal ibunya. Seringkali bentuk perkawinan ngulihang bengbengan ini dianggap atau dipercaya mempunyai efek atau implikasi yang tidak jauh berbeda dengan perkawinan makedeng ngad meskipun efek dari perkawinan ini tidak sama namun tetap dianggap akan mendatangkan hal-hal buruk yang tidak diinginkan. Ngulihang secara harfiah berarti mengembalikan, dan bengbengan berarti tempat ayam bertelur menginspirasikan tentang sosok perempuan. Terkait dengan idiom kata ngulihang bengbengan, masyarakat Bali juga mengenal istilah kata tulak wali, yang dimaknai sebagai larangan untuk meminta kembali atau mengembalikan barang/benda apapun yang sudah secara tulus iklas pernah diberikan atau diterima oleh orang lain. Ungkapan ini lebih mengandung muatan etika ketimbang mitos yang diyakini umat bahwa pantang meminta kembali barang/benda apapun yang telah pernah secara tulus iklas diberikan pada orang lain. Selaras dengan perkawinan ngulihang bengbengan dan terlepas dari pengetahuan geneologis, hal ini mengilustrasikan bahwa apabila seorang perempuan yang diibaratkan sebagai bengbengan (benda), apabila dikembalikan lagi kepada keluarga induk atau keluarga inti ibunya maka implikasinya kurang baik bagi kelangsungan hidup keluarga atau mempelai tersebut.  Selain itu secara medis tentu hubungan kedua mempelai masih dianggap sangat dekat sehingga perkawinan tersebut masih dianggap mengandung unsur-unsur inces yang menimbulkan efek yang tidak diinginkan oleh masyarakat manapun.
3)    Ngrangda tiga adalah perkawinan dari seorang laki-laki dengan perempuan yang telah pernah melakukan perkawinan tiga kali sebelumnya atau perempuan tersebut melakukan perkawinan untuk yang keempat kalinya. Ini berarti perempuan tersebut telah pernah kawin sebelumnya sebanyak tiga kali. Ini semata-mata berdasarkan keyakinan masyarakat Bali yang umumnya percaya bahwa laki-laki yang memperistri perempuan seperti ini (rangda tiga/janda tiga kali) akan mengalami kehidupan yang sulit/bencana. Lebih-lebih keadaan menjanda dari perempuan tersebut adalah karena ketiga suami sebelumnya meninggal. Inilah hal yang menjadi momok sehingga suami keempat diyakini tidak akan selamat tanpa harus menyebut bahwa ia akan bernasib sama dengan suami sebelumnya (meninggal).
4)    Kawin megat jalan (margi) adalah perkawinan dilakukan oleh mempelai yang istri atau calon istrinya berasal atau mempunyai rumah dan bertempat tinggal tepat di seberang jalan rumah mempelai laki-laki, atau pintu masuk rumah mempelai saling berhadap-hadapan. Larangan perkawinan ini tentu tidak memenuhi logika ilmiah dipandang dari perspektif imanensi, sehingga secara logika nampak tidak berpengaruh apapun terhadap keberlangsungan perkawinan tersebut. Tetapi persepsi masyarakat tidak lahir begitu saja tanpa adanya bukti-bukti awal yang melatarbelakanginya sehingga lahir persepsi dan keyakinan yang kemudian menjadi mitos sehingga mampu mendoktrinasi masyarakatnya.
2.    Menjalin keselarasan dengan alam semesta
 Selain hubungan selaras antara manusia dengan Tuhan, dengan sesama, masyarakat Bali juga berupaya menjalin hubungan harmonis dengan alam semesta atau lingkungannya. Keselarasan ini penting untuk dijaga agar senantiasa terjadi harmonisasi antara manusia dengan lingkungannya. Masyarakat Hindu Bali percaya menjaga hubungan keselarasan yang baik dengan alam semesta akan memberikan rasa aman, nyaman dan damai. Alam mempunyai kekuatan yang tidak terbantahkan sehingga manusia sebagai penghuninya hendaknya senantiasa menyelaraskan hidupnya dengan alam. Salah satu yang dapat dilakukan adalah memilih tempat tinggal atau palemahan karang yang dianggap sesuai.
 Untuk menentukan pakarangan/karang rumah yang dianggap layak sebaiknya diperhatikan rambu-rambu tentang ciri dan tata letak tanah tersebut. Lokasi tanah yang baik sangat menentukan harmonisasi (kedamaian, kesejahteraan dan kelanggengan) kehidupan keluarga atau rumah tangga tersebut. Selain karang yang baik (layak), ada pula karang  (tata letak tanah tempat membangun rumah) yang oleh masyarakat Bali dianggap tidak layak untuk ditempati karena akan rimplikasi kurang baik (disharmonisasi) bagi yang menempatinya, sebagaimana disebutkan dalam Lontar Pamanes Karang sebagai berikut;
Iti pamanes karang, salwiring karang panes, sane ngadakang panes lwirnia: kapanjinganing gelap, puun, kagnibaya, nga. wenang ngadakang palinggih padma palinggih Ida Hyang Indrablaka. Yan tan ngadegang palinggih ida, ping dasa, ping limolas carunin tan sida caru,...(hal.2)
Muang karang tumbak rurung, panes karang ika; muang tumbak jalan, panes, patuh panese. Malih namping margi mampat, muang namping pura, namping bale banjar, patuh panese,...
Terjemahan:
            Inilah tanah yang kurang baik, tanah atau karang yang dianggap tidak baik, yang menyebabkan sial di antaranya: tidak pernah kena sinar matahari, terbakar, pernah terbakar, oleh karenanya harus mendirikan padmacapa tempat berstananya Sangyang Indrablaka. Kalau mungkir, sepuluh sampai lima belas kali pun diupacarai tidak dapat mengembalikan seperti sediakala,...
Dan tanah yang berpapasan dengan jalan, tanah tersebut tidak baik. Dan berada di samping perempatan jalan, dan berdampingan dengan pura, berdampingan dengan bale banjar, sama jeleknya,...
Kutipan bait di atas menyiratkan bahwa karang yang disebut panes/panas yang diartikan bahwa tanah tersebut tidak layak untuk dijadikan tempat hunian, meskipun telah melewati beberapa kali upacara yang dilakukan oleh pemilik atau penghuninya. Hal ini tidak menyurutkan pengaruh buruk (negatif) terhadap tanah hunian tersebut, dan hal ini hanya bisa dinetralisir dengan mendirikan pelinggih padmacapa yang mampu mengurangi pengaruh negatif tersebut.
Beberapa karang hunian yang dianggap tidak memenuhi syarat secara sosial religius di antaranya; karang sula nyupi, karang karubuhan, karang gerah, karang tenget, karang buta salah wetu, karang sandanglawe, karang kuta kabanda,  karang boros wong, karang suduk angga, karang negen rurung, karang tledu nginyah, karang matundun jaran, karang tuang, karang nyleking yang akan diuraikan berikut ini.
1)    Karang Karubuhan adalah sebuah tempat (karang) yang menghadap atau berpapasan dengan perempatan (pempatan) atau pertigaan. Kata karubuhan berasal dari kata rubuh (roboh) yang berkonotasi bahwa tempat tersebut kurang baik untuk ditempati sebagai tempat tinggal. Walaupun demikian keadaannya karang semacam ini banyak  juga dihuni/ditempati oleh masyarakat Bali dan dinyatakan baik untuk usaha berdagang. Sebagai penetrasinya maka di sudut karang yang berhadapan dengan perempatan atau pertigaan tersebut dibangun palinggih Padmacapa (Padmacapah) sebagai tempat berstananya Sanghyang Indrablaka sering disebut Durgamaya atau Kalamaya.
2)    Karang Sulanyupi (karang numbak marga/rurung) adalah suatu tempat (karang) yang berpapasan dengan jalan raya, sungai, gang, got, bahkan batas tembok orang lain/tetangga, yang mengesankan bahwa pakarangan tersebut ditusuk oleh posisi alam tersebut sehingga tidak layak untuk ditempati. Masyarakat Bali umumnya menghindari tempat (karang) semacam ini untuk dijadikan tempat tinggal karena dianggap menjadi momok dan sumber penyebab hal-hal yang tidak diinginkan bagi penghuni rumah, sepertiyang menempati karang tersebut. Di banyak tempat karang semacam ini juga menjadi pilihan atau ditempati oleh masyarakat Bali untuk membangun rumah dengan penetrasi  palinggih Indrawalaka yang dibangun tepat di sudut karang yang berhadapan dengan jalan (rurung) tersebut.
3)    Karang gerah adalah sepetak tanah tempat tinggal yang berada di hulu (ngulonin) pura, baik pura dadia maupun pura besar lainnya, seperti tri kahyangan, dang kahyangan dan lain-lainnya. Ketentuan ini juga berlaku bagi pakarangan yang letaknya di hulu bale banjar, setra (kuburan). Masyarakat Hindu Bali selalu mengupayakan pengaturan tata letak pura mengambil tempat di hulu sebagaimana konsepsi tri mandala (utama, madia, dan nista). Hulu (luan) sama dengan kepala dalam diri manusia, sehingga apabila karang tempat membangun rumah berada di hulu pura, bale banjar, setra diasumsikan berada di atas kepala dianggap berpengaruh buruk terhadap karang atau dan yang menempatinya. Selain itu tempat-tempat, seperti pura, bale banjar, setra diyakini memantulkan kekuatan magnetik yang mempunyai aura panas (gerah) pada sekelilingnya sehingga tidak baik membangun rumah di sekitarnya. Namun demikian seiring dengan semakin padatnya jumlah penduduk dan semakin sempitnya ruang (karang) untuk membangun rumah sering hal ini diabaikan, lebih-lebih di lingkungan masyarakat kota.
4)    Karang tenget adalah tempat yang dianggap angker sehingga tidak baik untuk dibangun rumah. Karang yang dianggap tenget (angker) oleh masyarakat Bali adalah tanah bekas kuburan, bekas pura, bekas pertapaan, bekas terjadi pembunuhan, dan lain-lain. Keyakinan ini didasarkan atas bahwa di tempat-tempat seperti kuburan, pura, dan tempat pertapaan dianggap sebagai tempat angker. Apalagi di tempat tersebut sebelumnya pernah terjadi pembunuhan (saling membunuh atau gantung diri) maka karang semacam ini hendaknya dihindari karena akan berpengaruh tidak baik atau membawa petaka bagi kelangsungan hidup pemilik rumah.
5)    Karang buta salah wetu adalah karang tempat tinggal yang pada tempat tersebut sebelumnya pernah terjadi keanehan-keanehan atau penyimpangan dari keadaan umumnya, seperti pohon pisang berbuah melalui batang pohonnya, pohon kelapa bercabang, kelahiran babi berkepala gajah, kelahiran binatang berkepala dua dan sebagainya. Hal ini tertulis dalam lontar Pamanes Karang sebagai berikut:
Muah kayu pungkat, tan pasamadana, kayu punggel, kapancabaya, nga. Nyuh macarang, biu macarang, nyuh kembar, bwah kembar, kapancabaya, nga. Umah teteh kayu,...
Terjemahan:
            Dan kayu yang roboh, tanpa sebab, kayu patah, berbahaya namanya. Pohon kelapa bercabang, pohon pisang bercabang, pohon kelapa kembar juga berbahaya, rumah tertimpa pohon,...
            Bait di atas menegaskan adanya ciri-ciri tempat hunian yang dianggap tidak layak untuk ditempati, sehingga sedapat mungkin menghindari tempat-tempat atau pakarangan dengan ciri seperti di atas. Buta salah wetu ini menginspirasikan sesuatu yang keluar atau tumbuh tidak pada tempatnya sehingga hal tersebut dianggap sebagai keanehan/keganjilan atau menyimpang dari kejadian umumnya. Secara naluri manusia sering sulit menerima penyimpangan dan hal tersebut selalu dianggap salah.
Selanjutnya disebutkan pula kreteria karang yang dianggap tidak baik, seperti;  karang sandang lawe, karang kuta kabanda,  karang teledu nginyah, karang boros wong, karang negen rurung, karang matundun klipes, karang matundun jaran, dan karang tuang. Karang sandang lawe,  yaitu karang dari rumah tinggal yang memiliki pintu masuk berpapasan dengan pintu masuk orang lain atau pakarangan/tanah yang letaknya tepat berhadap-hadapan di antara dua sisi jalan yang dimiliki oleh satu orang atau satu keluarga purusa. Karang kuta kabanda (karang kalingkuhan), yakni rumah tinggal yang diapit oleh dua ruas jalan raya/rurung, gang atau got. Karang teledu nginyah  adalah tata letak tanah atau pakarangan yang dimiliki oleh satu orang atau masih ada hubungan keluarga purusa, yang satu sudut tanahnya bertemu dengan sudut tanahnya yang lain yang berada di seberang jalan atau gang. Karang boros wong adalah rumah/karang rumah yang memiliki dua pintu masuk yang sama tinggi dan berjajar yang membuat penghuni rumah menjadi boros. Karang negen rurung (negen margi agung), yaitu memiliki karang baru yang letaknya berseberangan dengan karang rumah yang ditempati dalam hitungan a peneleng (sepanjang mata dapat melihat atau memandang), karena kalau lewat tikungan saja hal ini tidak berlaku lagi. Karang matundun klipes, yakni karang tempat tinggal yang letaknya paling tinggi sementara di samping kanan kiri dan depan belakang agak rendah sehingga kesannya mudah terjatuh baik ke kiri maupun ke kanan atau ke depan dan ke belakang. Serupa pula dengan karang matundun jaran, yaitu karang tempat tinggal yang posisinya di ketinggian sementara di samping kanan dan sebelah kirinya curam. Selanjutnya karang tuang, yakni sepetak tanah tempat tinggal yang diyakini sangat angker karena di tempat tersebut sering terjadi hal-hal aneh/gaib di luar akal sehat.
Ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan di atas selalu dilandasi oleh konsep desa kala patra (tempat, waktu dan keadaan) dan disesuaikan dengan desa mawa cara (setiap desa mempunyai tata cara dan keyakinan yang berbeda), artinya ketentuan yang ada di suatu wilayah desa di Bali tidak akan berlaku sama terhadap daerah lainnya. Karang yang baik oleh suatu daerah belum tentu dianggap baik oleh daerah lainnya. Begitu juga karang yang dulunya dianggap kurang baik oleh masyarakat Bali, sebagaimana yang disebutkan di atas, dalam perkembangan kekinian dianggap biasa. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor terutama semakin sempitnya ruang atau wilayah hunian bagi masyarakat Bali sehingga harus mengabaikan ketentuan di atas. Selain itu sebagaimana yang dikemukakan Ardana (2007: 119), bahwa berubahnya pola pikir (mindset) masyarakat, akan muncul fenomena anomie, yakni keinginan untuk meninggalkan nilai-nilai lama sehingga yang  nampak adalah pendangkalan keyakinan masyarakat terhadap hal-hal yang bersifat transendental.
Meskipun demikian semua keadaan ini pada hakikatnya bisa dinetralisasi melalui rangkaian upacara sesuai dengan keyakinan masyarakatnya. Wijayananda (2004: 14-15) menyatakan bahwa intinya semua pakarangan bisa ditempati  dinetralisir melalui pamarisudha atau pembersihan secara niskala dengan pacaruan pamahayu sesuai dengan satra agama sehingga tanah tersebut dapat ditempati. Dengan demikian pakarangan (tanah tempat tinggal) yang pada awalnya dianggap tidak baik (kotor/leteh) setelah dinetrasi (dibersihkan secara niskala) dapat ditempati seperti karang lainnya.
3.             Larangan padewasan untuk atiwa-tiwa
Dewasa adalah petunjuk tentang baik buruknya hari (waktu)  untuk melakukan suatu aktivitas/kerja. Masyarakat Bali telah lama mengenal istilah hari baik (dewasa ayu)  dan hari yang dianggap kurang baik (dewasa ala) dalam kehidupannya. Hampir setiap desa adat di Bali merangkum ketentuan ala ayuning padewasan (baik buruknya hari) yang dituangkan dalam peraturan tertulis yang disebut awig-awig, dan peraturan lisan lainnya yang diatur serta disepakati oleh masyarakat setempat. Dalam pengejawantahannya yang lebih spesifik biasanya dibuatkan pula penjabarannya dalam bentuk  perarem, yang berisikan uraian/paparan dan aplikasi dari awig-awig tentang  tata cara kehidupan bermasyarakat. Salah satu ketentuan yang ada dalam awig-awig adalah tentang atiwa-tiwa, berupa tata cara penguburan atau pembakaran mayat (sawa) yang diatur sesuai dengan kesepakatan masyarakat desa adat setempat.
Ada banyak ketentuan tentang dewasa ala (larangan hari) yang umumnya dihindari oleh masyarakat Bali dalam upacara pitra yadnya, apalagi mengacu pada wariga sebagaimana disebutkan Nala (2001: 12), di antaranya; pasah, anggara kasih, buda wage, buda keliwon, tumpek, purwani, purnama, dan tilem.  Masyarakat Bali tentu berusaha untuk menaati ketentuan tersebut, karena apabila hal tersebut dilanggar diyakini akan berkonskuensi buruk bagi kehidupan masyarakat dan keluarga yang punya kematian.
Semua larangan tersebut tidak berlaku bagi semua masyarakat Bali, lebih-lebih pada masyarakat Bali Aga atau Bali Mula. Masyarakat Bali Aga dan Bali Mula justru secara historis mempunyai  ketentuan yang berbeda dengan masyarakat Bali Dataran. Dengan demikian ketentuan larangan atiwa-tiwa ini selalu disesuaikan dengan desa, kala, patra (tempat waktu dan keadaan) serta desa mawa cara (setiap desa mempunyai ketentuan aturan yang berbeda) terutama berlaku bagi masyarakat Bali Dataran. Dalam kebanyakan masyarakat juga berlaku larangan atiwa-tiwa pada hari yang disebut (1) semut sedulur, dan (2) kala gotongan, 3) titi buuk sebagaimana yang akan dirujuk berikut ini.
1)    Semut sedulur adalah hari yang ditentukan melalui hitungan atau penjumlahan panca wara dengan sapta wara dengan menghasilkan bilangan tiga belas berturut-turut tiga kali. Panca artinya lima dan sapta  berarti tujuh serta wara (wewaran) artinya terpilih, terbaik, istimewa, mulia dan utama (Widana, 2008: 35). Umumnya masyarakat Bali percaya bahwa pada hari yang disebut semut sedulur dianggap tidak baik melakukan upacara pitra yadnya (ngaben/atiwa-tiwa). Semut sedulur secara harfiah berarti semut berjalan beriringan, mengibaratkan pada sebuah kejadian kehidupan masyarakat Bali apabila melakukan upacara pitra yadnya pada hari tersebut akan terjadi ekses buruk, seperti kematian secara berturut-turut terhadap anggota masyarakat setempat. Kematian memang hal yang nisbi dan tidak bisa dihindari sekaligus umumnya sebagai hal yang tidak direncanakan, tetapi apabila kematian terjadi secara berturut-turut, susul menyusul terjadi dalam suatu wilayah desa pakraman, tentu hal tersebut dianggap sebagai hal yang tidak wajar, keanehan bahkan kesalahan. Salah satunya adalah kesalahan atau pelanggaran ketentuan dalam memilih hari (padewasan) dalam mengubur mayat dan pitra yadnya lainnya.
Untuk menentukan hari yang disebut semut sedulur harus dipahami terlebih dahulu ketentuan panca wara dan sapta wara beserta jumlah uripnya (urip secara harfiah berarti hidup). Sebagaimana dapat ditentukan bahwa panca wara meliputi; umanis (uripnya 5), paing (uripnnya 9), pon (uripnya 7), wage (uripnya 4), dan kliwon (uripnya 8). Sedangkan sapta wara meliputi; Redite/minggu (uripnya 5), soma/senin (uripnya 4), anggara/selasa (uripnya 3), buda/rabu (uripnya 7), wrespati/kamis (uripnya 8), sukra/jumat (uripnya 6), dan saniscara/sabtu (uripnya 9). Hal ini dapat dicontohkan misalnya hari yang berturut-turut jatuh pada sukra pon, saniscara wage, dan redite kliwon jumlah urip dari ketiga hari tersebut secara berturut-turut adalah 'tiga belas' inilah yang disebut semut sedulur. Hal ini tersurat dalam Lontar Wariga Pangalihan sebagai berikut:
Muah mawasta semut sedulur genahe dyapin hana dina pada, maurip, 13, dening mabelat-belat, ika tan milu mawasta semut sedulur. Malih mawasta semut sedulur, ring dina, Su, Pwa, Sa, Wa, Ra, Ka, ika, nga, Semut Sedulur.
Terjemahan:
          Dan yang disebut semut sedulur meskipun hitungan uripnya tiga belas, karena ada jedanya atau tidak berturut-turut harinya, itu bukan semut sedulur. Yang disebut semut sedulur berturut-turut jatuh pada, Jumat Pon, Sabtu Wage, dan Minggu Kliwon.
            Kutipan di atas menegaskan bahwa semut sedulur hanya berlaku bagi hari yang secara berturut-turut dengan jumlah uripnya tiga belas dan tidak berlaku bagi hari lain meskipun hitungan uripnya tiga belas karena ada jeda hari yang jumlah uripnya berbeda.
2)    Kala gotongan adalah hitungan hari yang diperoleh melalui penjumlahan panca wara dengan sapta wara yang menghasilkan bilangan empat belas secara berturut-turut.. Kala gotongan diartikan sebagai menggotong mayat dalam jeda waktu yang tidak berjauhan atau terjadi kematian yang waktunya sangat behimpitan atau berturut-turut sehingga hal tersebut dianggap sebagai ketidakwajaran. Sukra kliwon, saniscara umanis dan redite paing adalah tiga hari berturut-turut yang uripnya berjumlah empat belas disebut kala gotongan. Hal ini tersurat pula dalam Lontar Wariga Pangalihan sebagai berikut:
Malih mawasta dina, kala Gotongan, ring dina, Su, Ka, Sa, U, Ra, Pa, pada maurip, 14, tarugan, ika, nga, Kala Gotongan, napi malih yan nemu tang, pang, ping, 4, ping, 14. Nadyan semut sedulur, yan nemu, tang, pang, pada, ping, 3, muang, ping 13, ika ala paling dahat, dewasa tan keneng supat, aywa mapas dewasa ika.
Terjemahan:
       Yang disebut hari kala gotongan, jatuh pada hari Jumat Kliwon, Sabtu Umanis, dan Minggu Paing yang mempunyai hitungan urip 14, tarugan namanya. Disebut kala gotongan, apalagi jatuh pada pinanggal (sehari setelah bulan mati), panglong (sehari setelah bulan penuh), dan juga semut sedulur, kalau jatuh pada pinanggal panglong, itu hari yang sangat buruk, hari yang tidak bisa dikembalikan menjadi suci/sangat kotor, jangan  pernah melanggar dengan memakai hari-hari tersebut.
            Pernyataan di atas memperingatkan terhadap umat agar menaati dresta dan tradisi religius dengan tidak melakukan upacara pitra yadnya pada hari-hari sebagaimana ditentukan dalam hukum padewasan ini.
3)                  Titi buuk adalah hari-hari yang telah ditentukan menurut ketentuan padewasan yang sudah ada secara definitif, seperti: Titi Buuk pada wuku Sinta jatuh pada Selasa Wage, wuku Landep jatuh pada Rabu Pon, wuku Ukir jatuh pada Jumat Umanis, begitu seterusnya dan masing-masing wuku mempunyai ketentuan berbeda mengenai wewaran (sapta wara dan panca wara)-nya.

  1. PENUTUP
       Setiap orang dalam kehidupan sosial religiusnya mempunyai tata nilai yang senantiasa dijadikan pedoman dan orientasi di dalam mengatur hidupnya. Begitu pula dengan masyarakat Bali telah mewarisi tatanan sosial religius yang kuat yang sampai kini masih ditaati, diyakini dan dilaksanakan oleh masyarakatnya. Untuk dapat mengatur dirinya, masyarakat Bali menata hidupnya berdasarkan tatanan sosial tersebut, berpegang pada dresta dan sima sebagai tradisi serta menjadikan tri hita karana sebagai payung dalam menjaga hubungan selaras dengan Tuhan, sesama dan alam sekitarnya. Hubungan harmonis dapat terwujud dari ketaatan masyarakatnya untuk melaksanakan tradisi sosial religius tersebut dan menjauhi larangannya.

DAFTAR PUSTAKA
Ardana, I Gusti Gede. 2007. Pemberdayaan Kearifan Lokal Masyarakat Bali dalam Menghadapi Budaya Global. Denpasar: Pustaka Tarukan Agung
Kaler, I Gusti Ketut. 2005. Butir-butir Tercecer tentang Adat Bali. Denpasar: CV. Kayuma Agung
Kerepun, Made Kembar. 2007. Mengurai Benang Kusut Kasta: Membedah Kiat Pengajegan Kasta di Bali. Denpasar: PT.Empat Warna Komunikasi
Koentjaraningrat.1985. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta: Djambatan
Nala, Ngurah. 2001. Upacara Nyiramang Layon, Upacara Memandikan Jenazah Umat Hindu di Bali. Paramita: Denpasar
Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Pusat Dokumentasi Kebudayaan Bali. Alih Aksara Lontar Pamanes Karang
Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Pusat Dokumentasi Kebudayaan Bali. Alih Aksara Wariga Pangalihan
Sibarani, Robert. 2012. Kearifan Lokal; Hakikat, Peran, dan, Metode Tradisi Lisan. Jakarta Selatan: Asosiasi Tradisi Lisan (ATL)
Sujaya, I Made. 2007. Perkawinan Terlarang: Pantangan berpoligami di Desa-desa Bali Kuno. Arti Foundation: Denpasar
Wiana, Ketut dan Raka Santeri. 1993. Kasta Dalam Hindu Kesalahpahaman Berabad-abad. Denpasar: Yayasan Dharma Naradha
Widana, I Gusti Ketut. 2008. Mengenal Budaya Hindu di Bali. Denpasar: Pustaka Bali Post
Wijayananda, Ida Pandita Mpu Jaya.2004. Tata Letak Tanah dan Bangunan: Pengaruhnya terhadap Penghuninya. Paramita: Surabaya.