Sabtu, 13 Desember 2014

PERKAWINAN YENTANA DALAM SISTEM PATRILINIAL DI BALI



PERKAWINAN YENTANA DALAM SISTEM PATRILINIAL DI BALI

I Gusti Ngurah Jayanti
ngurah_jayen@yahoo.com
Hp.081338399668

ABSTRAK
Perkawinan adat Bali pada umumnya menerapkan system perkawinan patrilinial dalam hubungan kekerabatannya, pihak laki-laki membawa peranan yang lebih menonjol dibandingkan dari pihak perempuan. Laki-laki sebagai pihak “kepurusa” sebagai sentral pemegang tanggung jawab terhadap segala bentuk aturan adat yang terdapat di pakraman atau wilayah tempat tinggalnya (desa adat). Sentralias dan absolutnya peran laki-laki baik secara social (public) dan juga secara religious menyebabkan kedudukan dan peran kepurusa hampir tidak dapat digantikan oleh perempuan sebagai pradana. Konsep perkawinan adat Bali yang demikian ini membawa konsekuensi logis terhadap psikologis dari peran perempuan secara genderis. Hal inilah memicu adanya pola-pola alternative untuk berusaha menempatkan status perempuan agar dalam perubahan jaman, perempuan juga dapat seyogyanya mempunyai peran yang sama terhadap laki-laki. Nyentana merupakan salah satu pola perkawinan adat Bali yang menempatkan perempuan sebagai purusa dan laki-laki sebagai predana. Ini berarti secara hukum adat Bali menempatkan perempuan pada posisi yang sentral walaupun masih dalam batasan secara simbolis. Dalam kata lain masih dalam bayang symbol patriarkhi masih tetap mengikat secara genderis.
Kata kunci: Nyentana, Perkawinan, adat Bali, Patrilinial.



A.    PENDAHULUAN
Salah satu unsur budaya universal yang sering disebutkan dalam berbagai wacana kebudayaan adalah system kemasyarakatan dan di dalamnya terbagi lagi ke dalam berbagai sub unsur, seperti halnya kekerabatan yang pada umumnya menjadi satu rangkaian dalam system perkawinan. Koentjaraningrat (1981) menyebutkan bahwa perkawinan merupakan suatu tahapan dalam kehidupan manusia. Dalam setiap tingkat-tingkat sepanjang hidup individu yang di dalam wacana antropologi sering disebut stages along the life-cycle dan salah satunya adalah upacara perkawinan. Tidak semua tahapan dalam kehidupan itu dianggap sama penting, namun dalam sebagian masyarakat sangat tergantung dari kultur masyarakatnya, yang mana setiap tahapan hidup kemungkinan memiliki mitologi bahwa masing-masing tahapan memiliki varian yang berbeda dan memiliki tingkat kepentingannya masing-masing. Oleh karena itu, setiap tahapan dalam daur hidup akan berbeda pada setiap tindakan dan ritus yang mengiringinnya atau dengan kata lain tidak sama tingkat atau derajatnya. Masing-masing membawa pemaknaannya tersendiri tergantung dari pendukung kebudayaannya tersebut. Itu lah sebabnya ritus perkawinan pada setiap kebudayaan dipandang memiliki tingkat yang bervariasi dan pada sub kebudayaan lain merupakan ritus yang terpenting daripada tahapan hidup yang lainnya.  
Setiap masyarakat memiliki varian-varian tersendiri dalam pola system perkawinannya. Mereka senantiasa melakukan serangkaian upacara atau prosesi disesuaikan dengan keadaan yang terdapat dalam lingkungannya. Pola perkawinan yang diterapakan sering kali sudah diterimanya atau given secara turun-temurun. Sangat jarang terjadi adanya pola alternative yang muncul pada masyarakat tradisional menggunakan pola yang termodifikasi. Hal ini wajar karena dinamika masyarakatnya masih evolutif dan selektif terhadap ide-ide yang sifatnya konstruktif. Namun dalam keadaan yang demikan tentu juga tidak bisa seterusnya melakukan pola demikian, akan tetapi juga pada akhirnya keniscayaan akan terjadi pula pergeseran atau alternative menyesuaikan terhadap keadaaan zamannya.
Percampuran-percampuran kebudayaan merupakan sebuah tanda yang memberi gambaran akan adanya pola-pola baru yang berkembang dan harus dinegosiasikan oleh para pemangku kebudayaan. Itulah sebabnya ada kebutuhan-kebutuhan menjadi perlu untuk melakukan serangkaian pola yang memungkinkan mereka untuk dapat berperan sama dengan yang lainnya. Oleh karena itu perkawinan pada setiap kebudayaan memiliki peran yang sangat besar dalam pembentukan sebuah keluarga dan di samping itu mempengaruhi proses dari tatanan social. System perkawinan juga mempengaruhi kedudukan dan peran seseorang dalam kehidupan sosialnya. Itulah sebabnya system perkawinan merupakan tahapan yang penting dalam proses kehidupan selanjutnnya.
Begitu pentingnya setiap tahapan dalam kehidupan seperti perkawinan maka setiap masyarakat melakukannya dengan serangkaian pengukuhan. Dalam perkawinan tentu memiliki tujuan untuk membentuk rumah tatangga yang bahagia dan tentunya untuk memperoleh keturunan. Tentang keturunan ini pada umumnya system kekeluargaan yang ada di masyarakat  hukum adat Indonesia dikenal tiga jenis, yakni:
  1. System Patrilinial, yaitu suatu masyarakat hukum di mana anggota-anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui bapak, bapak dari bapak terus ke atas sehingga dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya.
  2. System Matrilinial, yaitu suatu system di mana masyarakat tersebut menarik garis keturunan ke atas melalui Ibu, ibu dari ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya.
  3. System Parental atau Bilateral, adalah masyarakat hukum, di mana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis bapak dan garis Ibu, sehingga dijumpai seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai moyangnya (Cahyono, 2002: 18).
Begitu pula dalam system perkawinan di Bali, menggunakan system patrilinial yakni suatu kelompok keturunan yang keanggotaannya diambil atau ditetapkan melalui garis keturunan laki-laki. Maka dengan menggunakan system seperti itu  seorang anak laki-laki menjadi sentral sebagai penerus keturunan. Itulah sebabnya perkawinan bagi masyarakat Bali sangat disakralkan karena menentukan sekali kelanjutan dari sebuah keturunan.
 Perkawinan dianggap suatu tahapan hidup yang sangat penting, yang mana akan dilewati oleh seorang individu menuju pada tingkat kehidupan dan lingkungan social yang baru, dengan status social yang disandangnnya. Perkawinan tidak saja merubah setatus individu tersebut namun, juga memberikan kesepatan agar dalam menjalankan kehidupan baru dapat bertanggungjawab menghadapi segala bentuk ujian hidup bermasyarakat. Perkawinan merupakan dasar untuk mengikat individu dalam tatanan kemasyarakatan dan meligitimasi pula individu tersebut secara hak untuk menjalin hubungan seksual dengan seorang lawan jenisnya. Jadi perkawinan dapat dikatakan bahwa merupakan suatu transaksi dan kontrak yang sah dan resmi antara seorang wanita dan seorang pria yang mengukuhkan hak mereka yang tetap untuk berhubungan seks satu sama lain, dan yang menegaskan bahwa si wanita yang bersangkutan sudah memenuhi syarat untuk melahirkan anak (Haviland, 1988 : 77).
Dengan menggunakan definisi di atas, berarti bahwa perkawinan memberikan legitimasi terhadap individu untuk menjalankan haknya mendapatkan penyaluran seksualnya dan selanjutnya juga mendapatkan keturunan guna mengikat system kekerabatannya lebih lanjut. Dengan melakukan perkawinan juga dapat mengubah status social maupun dalam tingkat formal juga mengalami perubahan. Dalam kaitan status social, semula seseorang yang masih sendiri atau “teruna” bagi anak laki-laki dan “dehe” bagi anak perempuan atau masih belum  matang dalam seksual, dengan dilangsungkannya upacara perkawinan tentu status yang disandangnya tersebut akan berubah dan seseorang tersebut diberikan status baru yang dianggap telah dewasa dan matang secara seksual. Mereka secara social dalam masyarakat sering disebut dengan status bersuami istri dalam bahasa Bali sering disebut pula (alaki-rabi).
Dalam yuridis formal perkawinan telah diatur dalam undang-undang Nomer 1 Tahun 1997 tentang perkawinan. Dalam undang-undang perkawinan tersebut telah memuat berbagai persyaratan baik dalam prosesi maupun pelaksanaan perkawinan, sehingga diakui secara resmi oleh pemerintah bahwa seseorang telah sah berumah tangga atau bersuami istri. Ini artinya perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagian dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Perkawinan juga secara ligitimasi sosial cultural juga disahkan dengan aturan-aturan adat disesuaikan dengan komunitas budaya masing masing. Masyarakat Bali pada umumnya juga secara ligitimasi adat juga mengenal mengukuhan perkawinan secara formal melalui aturan-aturan atau awig-awig adat perkawinan di Bali. Hal ini juga disesuaikan dengan hukum adat atau desa kala patra yang terdapat pada masing-masing desa adatnya.
Gde Puja (1975:15), mengemukakan bahwa perkawinan menurut umat Hindu  adalah ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dalam rangka mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak laki-laki dalam rangka menyelakatkan arwah orang tuanya. Banyak istilah yang dikenal dalam perkawinan adat Bali, di antaranya adalah pawiwahan, nganten, mekerabkambe, mewidiwidana, metanjung sambuk, dll. Istilah-istilah di atas pada hakekatnya memberikan pemaknaan dalam penyebutan upacara perkawinan.
Masyarakat Bali dalam melangsungkan perkawinan mengenal beberapa tata cara dalam melangsungkan perkawinan. Perkawinan secara hukum adat Bali dapat dikategorikan menjadi dua yakni perkawinan yang dilakukan dengan cara memadik atau dalam bahasa Indonesia lebih dianalogikan ke perkawinan meminang. Sedangkan yang kedua adalah perkawinan yang dilangsungkan dengan cara ngerorod atau perkawinan yang disepakati oleh pihak laki-laki dan perempuan untuk lari dan sepakat kawin di tempat si pemuda untuk dijadikan istri.
Pertama perkawinan memadik meminang merupakan suatu proses pola perkawinan yang paling dikenal dan sesungguhnya sangat diharapkan oleh masyarakat secara ideal. Hal ini disebabkan karena proses yang dilakukan dalam tata cara maupun etika sangat formal menggunakan kaedah kaedah yang sesungguhnya menjadi cerminan yang diharapkan oleh masyarakat umum. Proses perkawinan memadik sesungguhnya memperlihatkan adanya hubungan yang sangat harmonis antara mereka yang akan menyelenggarakan perkawinan pada tahap selanjutnya. Dalam hal ini perkawinan memadik dapat dideskirpsikan secara sederhana, yakni sebagai berikut. Seseorang pemuda yang akan melangsungkan perkawinan telah menyampaikan niatnya kepada orangnya bahwa ia mencintai seseorang gadis yang telah dicintainya selama ini. Dengan bahasa yang sederhana memohon ijin untuk memohon agar si gadis yang selama ini dicintai tersebut dapat dipersunting menjadi istinya. Mengetaui niat dari si anak atau pemuda tersebut maka orang tua si pemuda berdiskusi dan melakukan semacam rapat internal keluarga besar untuk diketahui bahwa seorang anaknya berniat untuk menjalakan proses perkawinan. Dalam rapat internal itu didialogkan secara mendetail dan ditanyakan juga sejauh mana hubungan si pemuda dengan seorang gadis yang dicintainya tersebut. Dan yang paling penting apakah si gadis telah secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk di peristri, semua hal tersebut merupakan suatu proses yang juga perlu ditanyakan oleh pemuda yang memiliki niat untuk melangsungkan perkawinan. Dengan penelusuran yang juga telah diketahui oleh kedua orang tuanya, dan juga telah ada kesepakatan dari kedua belah pihak antara keluarga laki-laki dan perempuan untuk mejalankan proses perkawinan, maka proses dalam tahap-tahap perkawinan seperti memadik (meminang) pun dilakukan.
Kesepakatan yang telah diputuskan oleh keluarga si pemuda selanjutnya disampaikan ke keluarga si perempuan. Hal ini pun masih diperlukan suatu komunikasi secara alot guna mengetahui persyaratan apa saja yang diperlukan dan mengetahui pula tata cara perkawinan sesuai desa kala patra atau awig-awig di tempat si perempuan yang akan dipinang (padik) tersebut. Hal ini penting guna saling-menghormati tata karma yang berlangsung di rumah kerabat perempuan yang akan dipinang (padik).
Dengan adanya komunikasi yang intens di antar kedua belah pihak dan semua dapat dinegosiasikan berdasarkan kesepakatan dan aturan adat, maka baik keluarga dari kerabat laki-laki maupun kerabat perempuan yang akan di pinang akan memberikan ijin dan seyogyanya menerima kedatangan laki-laki di rumah mempelai perempuan.
Jadi pola perkawinan meminang merupakan pola yang dianggap paling ideal karena dalam rosesnya sangat menghargai proses komunikasi dan ada semacam proses pra perkawinan seperti proses berpacaran yang sesungguhnya telah memberikan kesempatan bagi pemuda dan si perempuan untuk saling mengenal baik hubungan secara pribadi namun juga perkenalannya kepada keduabelah pihaik orang tua sebelum akan menjalankan niat untuk melangsungkan perkawinan tersebut.  
Sedangkan pola perkawinan yang kedua sering disebut perkawinan ngerorod. Perkawinan ini bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yakni kawin lari. Ngerorod dalam kaitan ini lebih diartikan sebagai suatu kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang yakni antara laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan. Ngerorod juga diartikan sebagai upaya penculikan gadis atau lari bersama seperti apa yang digambarkan oleh Covarrubias (2013: 148) dalam bukunya berjudul Island fo Bali dan dalam terjemahan berjudul Pulau Bali.
Perkawinan ngerorod diambil karena banyak alasan yang melatarbelakangi, terlebih pada zaman sekarang ini. Perkawinan ngerorod dipandang sebagai perkawinan yang mengutamakan rasa di antara laki-laki dan perempuan bersepakat dan berkomitmen untuk berjalan bersama meniti hidup dan saling menanggung segala konsekuensi terhadap apapun secara bersama mengikat diri dalam sebuah perkawinan walaupun dilakukan dengan cara yang seharusnya mendapatkan restu dari kedua belah pihak orang tuanya. Perkawinan cara ngerorod diambil karena beberapa hal yakni tentunya ada ketidakcocokan hubungan dan komunikasi yang kurang baik sehingga terjadi kebuntuan dalam proses komunikasi tersebut antara orang tua si gadis dan laki-laki yang ingin mempersunting anak gadisnya, tidak mendapatkan tanggapan yang diharapkan. Tentu saja banyak yang juga menjadi factor proses komunikasi ini tidak dapat dilanjukan karena pihak dari orang tua si gadis atau perempuan memegang prinsip yang tidak dapat dinegosiasikan dan masalah yang seperti ini tidak dapat dikompromikan sehingga kebuntuan juga pada akhirnya terjadi. Pada masyarakat tradisional Bali yang masih memegang prinsip status social seperti kasta, trah, dan lainnya, atau terlebih pada zaman sekarang lebih komplek lagi yakni dilihat dari status social ekonomi sering pula menyebabkan masalah tersendiri dalam hubungan-hubungan dan pertimbangan yang akan diberikan oleh orang tua sehingga orang tua memaksakan agar anaknya mendapatkan menantu yang sepadan dan seideal apa yang menjadi prinsip dari kedua orang tuannya. Hal-hal seperti ini lah terkadang akan mengabaikan hubungan cinta mereka dan cenderung ada semacam pemaksaan dan tentunya akan membawa konsekuensi terhadap psikologis si anak terutama bagi anak perempuan. Sebagian masyarakat yang masih kaku dan cenderung menutup diri dari perubahan tentu menjadi kendala dan  kurang baik terhadap zaman kekinian. Namun sebagian masyarakat juga telah menyadari akan konsekuensi itu sehingga mereka dapat mengkompromikan masalah tersebut. Seperti misalnya masalah perbedaan kewangsaan. Salah satu kasus kebetulah seorang laki-laki dari golongan biasa (lebih rendah) mencintai seorang wanita dari golongan yang lebih tinggi, tentu saja cara memadik dalam proses perkawinan tidak akan diterima oleh kaum kerabat golongan social yang lebih tinggi. Hal itu disebabkan karena perbedaan kewangsaan yang sangat menenonjol. Pihak kerabat atau keluarga besar yang merasa lebih tinggi tidak akan ada kompromi untuk memberikan anak gadisnya untuk dipinang (padik) dari golongan masyarakat biasa (status social lebih rendah) ini juga bisanya sangat umum terjadi pada masyarakat Bali yang masih tradisional memegang tradisi (kuna drasta) yakni ajaran atau warisan pemikiran pada masa lalu. Namun dalam prakteknya dan perkembangan zaman sekarang ini cara yang digunakan bagi mereka dari golongan biasa adalah dengan cara ngerorod melarikan si gadis (kawin lari).
Perkembangan zaman sekarang dengan kesadaran dan pengetahuan secara intelektual mengetahui prinsip perkawinan yakni saling mencintai dan tidak ada pemaksaan maka rencana perkawinan ngerorod biasanya telah diketahui oleh keduabelah pihak baik dari keluarga kecil pihak si gadis dan keluarga laki-laki. Di sana sebenarnya telah ada komunikasi antara pihak si gadis dengan orang tuanya bahwa akan dilangsungkan proses perkawinan gerorod, walaupun secara aturan kekerabatan yang tidak tertulis (dresta) tidak atau kurang mendukung proses perkawinan tersebut. Walaupun terjadi konflik pada awalnya namun pada akhirnya proses perkawinan pun tetap berjalan seperti upacara perkawinan pada umumnya.
Contoh kasus di atas, sesungguhnya merupakan salah satu fenomena perkawinan yang terjadi pada masyarakat Bali. Masih banyak hal-hal lain yang sungguh komflek terjadi yang perlu diungkapkan sebagai sebuah wacana. Sistem perkawinan ini tentu juga sangat mempengaruhi sistem pewarisan itu sendiri.
Tidak dapat dipungkiri bahwa budaya generic yang terdapat di Bali sungguh telah menjadi satu antara tulang dan kulit. Artinya budaya yang terwariskan dari masa lalu kepada penerusnya ke masa depan sangat sulit untuk dirubah. Walaupun ada yang berubah namun tentunya diawali oleh serangkaian proses negosiasi yang cukup alot dalam ranah social masyarakat. Dalam proses negosiasi tersebut ada berbagai resistensi yang terjadi baik secara laten maupun manifest sebagai wujud dari serangkaian ketidakpuasan atau menginginkan pola atau format baru sesuai dengan semangat zamannya. Laten dan manifest dalam hal ini merujuk pada konsep Robert Merton yang menyatakan bahwa adanya sesuatu fungsi yang terselubung dan manifest ada sesuatu fungsi yang tampak dalam suatu tindakan unsur budaya. Fungsi manifest ialah “konsekuensi objektif yang memberikan sumbangan pada penyesuaian atau adaptasi system yang dikehendaki dan disadari oleh partisipan system tersebut”. Sebaliknya fungsi laten adalah konsekuensi objektif dari suatu ihwal budaya yang” tidak dikehendaki ataupun disadari” oleh warga masyarakat (Kaplan dan Manners, 2002: 79). Banyak orang tanpa menyadari mereka telah melakukan serangakaian tidakkan yang sesungguhnya telah melakukan serangkaian resistensi terhadap suatu budaya yang sudah tidak relevan lagi pada saat ini untuk dipertahankan. Namun sebaliknya ada juga yang tampak menyadari akan tetapi tetap pada posisi yang status quo terbiasa akan keadaan seperti itu, pesimis melakukan tidakkan, takut akan terjadi ketidakseimbangan dalam system social masyarakat.
Salah satu menjadi persoalan yang terus menjadi wacana adalah mengenai system pewarisan dalam adat di Bali, yang berujung pada penekanan salah satu mahluk manusia yang berbeda kelamin. Dalam adat untuk penentuan system waris secara umum dan convention telah secara generic menggunan system purusa atau jalur keturunan yang lebih pada pewarisan yang mengutamakan laki-laki sebagai calon waris yang sah. Pengecualian ada pewarisan bila secara adat perempuan tidak menikah atau dia melakukan semacam upacara secara simbolik untuk melakukan penukaran status menjadi laki-laki atau sering disebut status perempuannya berubah menjadi status kelaki-lakian) atau sering menjadi purusa ketika dia melakukan serangkaian pernikahan. Budaya semacam ini lasim dilakukan di beberapa kabupaten seperti Badung dan Tabanan sedangkan kabupaten lain hampir tidak mengenalnya. Perkawinan semacam ini, di mana pihak perempuan yang berubah status menjadi purusa dan sebaliknya laki-laki menjadi status perempuan secara simbolik disebut dengan perkawinan nyentana. Pola ini seperti halnya menggunakan alternative perkawinan yang awalnya tidak umun (menyimpang) dari kaedah-kaedah perkawinan pada umumnya, lambat laun menjadi trends dan berkembang sebagai perkawinan yang sering disebut “nyentana”.

B.     Perkawinan Adat Bali hubungannya terhadap agama Hindu.
Perkawinan adat Bali tidak dapat dipisahkan dari pengaruh ajaran agama Hindu. Agama Hindu menjiwa setiap gerak langkah atau aktivitas yang berlangsung dalam adat istiadat tersebut. Agama memberikan roh terhadap adat sehingga adat dapat berjalan sesuai dengan aturan dan kaedah norma ajaran keagamaan. Dalam ajaran agama Hindu bersumber dari kitab Manawa Dharma Sastra mengenal delapan jenis perkawian yaitu: Brahma Wiwaha, Daiva wiwaha, Arsha wiwaha, Prajapati wiwaha, Asura wiwaha, Ghandarwa wiwaha, Raksasa wiwaha,Faisaca wiwaha (Wenten dalam Cahyono, 2002). 1)      Brahmana wiwaha yaitu : pemberian seorang gadis setelah terlebih dahulu dihiasi serta menghormati dengan menhadiahkan permata kepada seseorang yang ahli dalam weda yang diundang oleh ayah si wanita. Pengganti pria ini harus ahli waris  dalam weda dan bertingahlaku yang suci. 2)      Daiva wiwaha yaitu pemberian seorang anak dengan perhiasan , kepada seorang  pendeta yang melaksanakan upacara pada saat upacara itu berlangsung. Sebagai kelanjutan upacara ini, orang tua pihak keluarga yang mengadakan upacara tersebut secara sadar  dan sukarela menyerahkan anaknya untuk dinikahi dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan yang  baik. 3)      Arsa Wiwaha yaitu: perkawinan yang disahkan menurut hukum setelah pihak orang orang tua si wanita telah menerima maskawin berupa seekor lembu atau kuda. 4)      Prajapati wiwaha yakni, pemberian seorang anak perempuan oleh ayah si wanita setelah berpesan kepada mempelai dengan mantra dan setelah menunjukan penghormatan kepada mempelai pria. 5)      Asura Wiwaha yakni, seorang pria menerima seorang pengantin wanita setelah pria itu memberikan maskawin sesuai kemampuan dan dorongan oleh keinginannya sendiri kepada mempelai wanita dan keluarganya.6)      Ghandarwa wiwaha yaitu: pertemuan kedua mempelai yang didasarkan pada suka sama suka yang timbul dari nafsunya dan bertujuan melakukan hubu harusngan sex. Paling penting dalam perkawinan ini ialah bahwa perkawinan itu harus dilakukan retuil. 7)      Raksasa wiwaha yaitu: melarikan seorang gadis dengan paksa dari rumahnya di mana si gadis berteriak-teriak  menangis setelah keluarganya dibunuh atau terluka, rumahnya dirusak. 8)      Faisaca wiwaha yakni, perkawinan yang dilakukan dengan cara mencuri wanita yang sedang tidur, cara ini sangat rendah dan penuh dosa. Perkawinan ini mirip dengan raksasa wiwaha, hanya bedanya dengan faisaca adalah si wanita dalam keadaan tidak sadar (ngurah dan Sukerti dalam Cahyono, 2002 : 24 - 25). Cara perkawinan yang telah disebutkan di atas, tidak semua dapat dilansanakan dalam kehidupan masyarakat Bali, namun cara perkawinan itu sangat tergantung dari semangat zaman yang mendukungnya. Untuk saat ini dalam perkembangan dunia maupun sastra maka hanya cara perkawinan biasa dan pola atau cara perkawinan nyentana yang masih eksis hingga saat ini. Sedangkan cara-cara perkawinan yang lain seperti tersebut di atas sudah tidak lasim lagi dilaksanakan karena bertentangan dengan kaedah-kaedah ke manusiaan dan ajaran nilai-nilai ajaran agama Hindu tentang konsep-konsep mengenai makna sebuah perkawinan.Dalam kesempatan ini tulisan ini akan lebih difokuskan pada perkawinan nyentana yang seyogyanya menjadi bentuk perkawinan yang lumrah dan menjadi alternative dalam memperoleh keturunan daripada mereka yang tidak memiliki anak laki-laki sebagai sentana. Namun dengan perkawinan nyentana maka keluarga yang hanya memiliki anak perempuan dapat dijadikan sebagai penerus keturunan dengan terlebih dahulu diadakan upacara sentana rajeg yang mengubah status anak perempuan menjadi status laki-laki. Dan dengan perubahan status tentu saja ia akan mecari seorang laki-laki yang kelak menjadi status perempuan atau predana. Jadi dengan perkawinan itu diharapkan mendapatkan seorang sentana yang akan meneruskan berbagai aktivitas baik secara social budaya maupun agama.

Sentana Rajeg dalam Perkawinan Yentana
Sentana merupakan istilah yang digunakan untuk memberikan suatu makna di mana seseorang mempunyai hak dan kewajiban untuk meneruskan keturunan. Pada masyarakat Bali yang menganut system patrilinial tentu saja sangat membutuhkan kehadiran seorang anak laki-laki sebagai penerus keturunan atau sentana dalam kehidupan selanjutnya. Namun dalam kenyataanya tidak semua orang mendapatkan seorang anak laki-laki sebagai penerus keturunan. Bagi mereka yang tidak memiliki anak laki-laki tentu saja akan berusaha untuk mencari sentana dengan cara yang sesuai dengan hukum adat Bali.
Bagi masyarakat Bali khususnya mereka suami istri tidak memiliki keturunan, sebagai upacara untuk dapat memperoleh keturunan dari keluarga ini, tidak lain dengan cara melakukan pengangkatan anak. Untuk meresmikan anak yang diangkat terlebih dahulu diupacarai dan disyahkan secara adat atau istilah dalam bahasa Bali disebut dengan peperasan atau mengangkat anak menjadi penerus keturunan.
Tradisi di Bali sebagai penerus keturunan diharapkan sekali mendapatkan anak laki-laki namun tentu tidak semua mendapatkan anak laki-laki yang diharapkan. Disinilah ada pola perkawinan yang masih dapat dilalui untuk mendapat penerus keturunan yakni dengan jalan menjadikan putri satu-satunya dikukuhkan dan ditingkatkan statusnya melalui upacara peperasan sentana rajeg. Dengan begitu maka anak perempuan ini menyandang status kepurusan atau anak sentana sesuai dengan tadisi Bali yang menganut system patilinial.
Dengan adanya fenomena tersebut maka dibeberapa tempat seperti di wilayah Badung, Tabanan, mengenal bentuk perkawinan nyentanan. Dalam perkawinan inilah seorang perempuan dikukuhkan sebagai seorang dengan status purusa yang tentunya dengan pengukuhan tersebut dapat mencari laki-laki yang diubahnya menjadi seorang yang berstatus predana. Dengan demikian keluarga ini tentunya diharapkan dapat memberikan keturunan dan keturunan tersebut akan tinggal di tempat keluarga perempuan yang berstatus purusa. Dengan demikian sentana menggambarkan relasi yang terkait dengan pemenuhan symbol atas ligitimasi cultural maupun secara hukum adat tidak saja dalam hubungan kekerabatan, kekuasaan terlebih lagi dalam pemenuhan biologis untuk penerus keturunan. Dalam konteks hubungan kekerabatan tentu saja sentana ini membawa peran dan fungsinya tersendiri dalam rangkaian membinan hubungan kekeluargaan. Sedangkan dalam konteks kekuasaan sentana membawa peran sentral dalam ligitimasi hak dan kewajiban menjalankan segala macam norma adat maupun hak dalam mendapatkan ligitimasi terhadap garis pewarisan yang sah. Sehingga seorang sentana memikul beban baik secara sekala maupun niskala dalam konteks ajaran agama khususnya agama Hindu Bali.

Status Perempuan dalam Sentana Rajeg
Perempuan (predana) dalam hal ini telah mengubah statusnya menjadi  status sebagai “kepurususan”. Status keperempuannya telah ditingkatkan menjadi purusa dan ini berarti memiliki kedudukan yang sah dalam pewarisan di dalam sistem kekerabatan. Seorang yang memiliki status kepurusan berhak terhadap pewarisan yang ada dalam keluarga tersebut. Disinilah terlihat status perempuan menjadi “sentana rajeg”.
Seorang yang berkedudukan sebagai “sentana rajeg” tentu saja memiliki kewajiban untuk mencari seorang suami yang nantinya akan berubah status menjadi predana. Oleh karena itu, untuk melanjutkan keturunan, sentana rajeg ini harus kawin. Ia akan menarik suaminya dengan jalan melakukan perkawinan “nyentana” suatu perkawinan untuk dapat melanjutkan keturunan, sentana rajeg ini harus kawin. Sentana rajeg ini akan berusaha mencari seorang laki-laki yang mau dikawinkan dan sepenuhnya dapat tinggal bersama dan bersedia melepas meninggalkan kelurganya untuk selanjutnya menetap di rumah keluarga sentana rajeg tersebut. Ini berarti status laki-laki tersebut yang kawin dengan sentana rajeh harus rela merubah statusnya dari purusa ke predana. Hal ini juga membawa konsekuensi di mana ia tidak mendapatkan hak waris baik dari pihak perempuan maupun dari pihak keluarga asal  laki-laki tersebut.
Konsekuensi hukum mengenai perkawinan nyentana bagi pihak laki-laki tentu saja juga turut membawa peran yang berbeda dalam hak dan kewajiban. Perkawinan nyentana dilihat dari statusnya dapat dikategorikan ke dalam tiga macam yang masing-masing mempunyai akibat hukum yang berbeda, yaitu:
1.      Sentana kepala dara, yaitu: seorang laki-laki kawin nyeburuin dan dengan jalan “diperas” dimasukan sama sekali dalam keluarga sah angkatnya untuk diperlakukan  sebagai anak kandungnya sendiri.
2.   Sentana Tarikan/nyeburin, yaitu: seseorang laki-laki yang kawin nyeburin dan diperlakukan sebagai orang perempuan.
3.      Sentana seledihi datu silih-dihi, yaitu : seorang laki-laki yang kawin nyeburin diberikan hak mewaris oleh orang tua angkatnya akan tetapi tidak diperas (Beni dan Sagung Ngurah, 1986).
Walaupun dalam hukum adat ada pengakuan terhadap peningkatan status perempuan menjadi sentana rajeg, namun dalam kenyataan dan prakteknya perempuan tidak serta merta mendapatkan haknya dalam menjalankan kewajiban-kewajiban dalam adat. Seperti misalnya seorang perempuan yang sudah menjadi sentana rajeg, dalam kehidupan public dan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat banjar atau desa belum mendapatkan tempat yang sesuai dengan peranannya selaku sentana rajeg. Jadi suami dari sentana rajeg ini tetap masih mewakili segala aktivitas yang bersifat public baik dalam mengambil keputusan maupun dalam segala urusan adat. Ini berarti suami dari sentana rajeg masih lebih dominan memiliki kuasa, dan perannya tetap mensubordinasi perempuan itu sendiri walaupun telah berstatus sentana rajeg. Disinilah terlihat ada bias gender yang secara terselubung (laten) sebenarnya masih membelenggu dan menghegemoni perempuan. Tentu kesetaraan dan kemitraan dalam wacana gender masih jauh dari harapan dilihat dari status yang disandang oleh perempuan yang telah menggunakan symbol sentana rajeg.
  
C.    PENUTUP
Perkawinan merupakan sebuah fenomena budaya yang hampir ada setiap komunitas adat tradisional maupun masyarakat modern. Namun dalam prakteknya sebagian dari masyarakat pendukung kebudayaan seperti halnya Bali menganggap perkawinan merupakan hal yang sangat sacral. Itulah sebabnya prosesi perkawinan diselenggarakan secara adat dan agama. Dalam perkawinan tidak hanya menyatukan dua orang manusia yang berbeda jenis kelamin namun dalam perkawinan juga melibatkan seluruh keluarga besar yang nantinya secara langsung juga menjadi bagian dari penyatuan keluarga besar tersebut. Keterlibatan tersebut membawa konsekuensi terhadap hasil dari perkawinan tersebut karena akan mempengaruhi status social dan hak terhadap waris yang diterima dari pola system kekerabatan yang digunakan dasar dalam memperoleh hak-hak di dalam keluarga tersebut.
Seperti halnya perkawinan “yentana” di Bali, jelas merupakan pembalikan dari pola perkawinan yang umum dilakukan atau kebiasaan yang ada. Dalam perkawinan biasa pihak laki-laki sebagai sentral, mulai dari prosesi adat maupun nantinya menjadi sentral dalam hak dan kewajiban rumah tangga selanjutnya dibebankan oleh laki-laki. Namun berbeda dengan pola perkawinan nyentana yang kebalikan dari pola perkawinan biasa atau umum di Bali. Perkawinan Nyentana dilakukan karena beberapa alasan yakni karena tidak memiliki anak laki-laki yang akan meneruskan hak-hak dalam keluarga tersebut. Di samping itu juga menghindari keluarga tersebut kehilangan hak waris bila tidak memiliki anak laki-laki sebagai penerus keturunan.  Dengan keadaan demikian maka beberapa alternative  adat yang di anggap sah dan diakui secara hukum adat yakni menggunakan pola perkawinan nyentana. Keluarga yang hanya memiliki seorang anak perempuan saja dapat diupacarai menjadi seorang “sentana rajeg” yang dalam pemaknaannya divisualisasi seorang perempuan secara simbolik dikukuhkan menjadi status laki-laki. Ini berarti perempuan yang dikukuhkan menyandang status sebagai “purusa”. Status yang disandangnya inilah disebut dengan “sentana rajeg”. Seorang yang menyandang “sentana rajeg” wajib untuk mencari seorang laki-laki yang akan menjadi suaminya namun akan berganti status menggunakan status “predana” artinya laki-laki yang menjadi suami dari “sentana rajeng’ menyandang status sebagai perempuan (predana). Ini juga membawa konsekuensi bagi laki-laki yang nyeburin akan kehilangan haknya baik di tempat asalnya maupun di tempat sekarang kawin.  Laki-laki yang nyeburin jelas memiliki peranan atau fungsi yang berbeda dalam kehidupan rumah tangganya yakni berstatus sebagai perempuan.

PUSTAKA
Beni, I Wayan dan Sagung Ngurah. 1986. Hukum Adat Dalam Yurisprudensi. Surya Jaya, Cet.II.
Cahyono, Indah Sugi. 2002. Kedudukan Sentana Nyeburin Dalam Perkawinan Nyentana Menurut Hukum Adat Waris Bali. Setelah Berlakunya Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Diponogoro Semarang.
Puja, Gede dan Tjok Rai Sudarta. 1976-1977. Manawa Dharma Sastra. Junesco, Jakarta.
Koentjaraningrat. 1980. Beberapa Pokok Antropologi Sosial. Jakata: PT. Dian Rakyat.
Haviland, William A. 1988. Antropologi edisi keempat Jilid dua. Jakarta: Erlangga.
Windia, I Wayan P. dkk. 2009. Perkawinan Pada Gelahang di Bali. Udayana Untiversity Press.
Kaplan, david dan Robert A. 2002. Menners. Teori Budaya. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
Covarrobias, Miguel. 2013. Pulau Bali. Denpasar: Udayana University Press.