Panorama Alam

Panorama Alam
Desa Talibeng, Kabupaten Karangasem, Bali

TEORI KEKUASAAN


Oleh
I Gusti Ngurah Jayanti

Menurut Foucault, pada umumnya kekuasaan dibicarakan daya atau pengaruh yang dimiliki oleh seseorang atau suatu lembanga untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak-pihak lain. Pengertian semacam ini telah digunakan oleh para pengamat sejarah, politik, dan sosial. Kekuasan semacam itu dipandang sebagai hal yang bersifat represif atau kadang malah opresif. Akan tetapi Foucault memperlihatkan cara membaca yang berbeda, sebab kekuasan itu tidak bersifat subjektif.

Kekuasan menyebar tanpa bisa dilokalisasi dan menyerap dalam seluruh jalinan perhubungan sosial. Kekuasaan beroperasi dan bukan dimiliki oleh oknum siapa pun dalam relasi-relasi pengetahuan, ilmu, lembaga-lembaga. Lagi pula sifatnya bukanlah terpresif, melainkan produktif dan menormalisasi susunan-susunan masyarakat.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa “kekuasaan yang menormalisasi” tidak hanya dijalankan di dalam penjara, tetapi juga beroperasi melalui mekanisme-mekanisme sosial yang dibangun untuk menjamin kesehatan, pengetahuan, dan kesejahteraan. (bdk. SP: 358-359). Kalau orang biasanya berbicara tentang kekuasan dan negara, sekarang tentang kekuasaan dan subjek. Berlawanan dengan pandangan marxis, foucault mementang paham kekuasan yang disatukan dari atas oleh pusat kekuasaan negara. Tekanan pada hubungan kekuasan dan subjek mengandaikan banyaknya hubungan kekuasan. Kekuasaan tidak mengacu pada sistem umum dominasi oleh suatu kelompok terhadap yang lain, tetapi beragamnya hubungan kekuasaan.
Kekuasan bukan suatu institusi, dan bukan pula suatu kekuatan yang dimiliki; tetapi nama yang diberikan pada suatu situasi strategis kompleks dalam suatu masyarakat mencakup semua, tetapi kekuasaan datang dari mana-mana (VS: 122-123). Foucault menyatakan, kekuasaan “harus dipahami pertama-tama banyak dan beragamnya hubungan-hubungan tersebut dan organisasinya. Permainannya akan mengubah, memperkuat, membalikkan hubungan-hubungan itu melalui perjuangan dan pertarungan terus-menerus” (VS: 121-122).
Kekuasaan berarti perang bisu yang menempatkan konflik dalam berbagai institusi sosial,  dalam ketidak setaraan ekonomi, dalam bahasa, bahkan dalam tubuh kita masing-masing. Foucault mencoba mendefinisikan kembali kekuasan dengan menunjukan ciri-cirinya : kekuasan tidak dapat dilokalisasi, merupakan tatanan disiplin dan dihubungkan dengan jaringan, memberi struktur kegiatan-kegiatan, tidak terpresif, serta melekat pada kehendak untuk mengetahui.
Kekuasaan lebih digambarkan dalam tatanan disiplin yang dihubungkan dalam sejumlah jaringan. “Disiplin tidak dapat diidentikkan dengan institusi atau aparat. Ia adalah suatu tipe kekuasaan, yang terdiri dari keseluruhan sarana, teknik, prosedur, tingkah-tingkat penerapan, sarana-sarana. Kekuasaan memberstruktur kegiatan-kegiatan manusia dalam masyarakat dan selalu tentangan terhadap perubahan. Inilah yang disebut institusionlisasi kekuasan: keseluruhan struktur hukum dan politik serta aturan-aturan sosial yang melanggengkan suatu dominasi dan menjamin reproduksi kepatuhan. Ciri negatif kekuasaan (kekerasan, represi, atau manipulasi) tidak lagi mengemuka.
Kekuasaan telah berbentuk sesuatu yang produktif saat setiap orang turut ambil bagian yang menghasilkan realitas. “efek-efek kekuasaan tidak perlu lagi digambarkan secara negatif sebagai yang menaifkan, menindas, menolak, menyensor, menutupi, menyembunyikan. Ternyata kekuasaan tersebut menghasilkan sesuatu yang riil, bidang-bidang yang objek, dan ritus-ritus kebenaran.

Peta